Pasang IKLAN BARIS GRATIS! DAFTAR | LOGIN


Arah Pembangunan Permukiman Sleman, dengan RDTR-(bagian.2)

    Dinas Pertanahan dan Tata Ruang kabupaten Sleman
    Ir. Dwike Wijayanti, MT,
    Tabel Zona Pemukiman

    Pada tahun 2015 Bidang Tata Ruang membuat Kajian RDTR untuk Kecamatan Depok, Kecamatan Kalasan, Kecamatan Turi, dan Kecamatan Sleman, sedangkan tahun 2016 membuat kajian RDTR untuk Kecamatan Moyudan, Kecamatan Seyegan, dan Kecamatan Prambanan dari ke 7 kajian RDTR tersebut masih terus dalam proses legalisasi. Saat ini tahun 2017 Bidang Tata Ruang DPTR Sleman sedang membuat kajian RDTR untuk Kecamatan Ngaglik, Kecamatan Berbah, dan Kecamatan Godean. Dari ke 7 Kecamatan Depok, Kalasan, Turi, Sleman, Moyudan, Seyegan, Prambanan luasan untuk zona perumahan sebagai berikut : (lihat Tabel : Luas Zona Permukiman/Perumahan Kecamatan Depok, Kalasan, Turi, Sleman, Moyudan, Seyegan, Dan Prambanan ).

    Dalam penyusunan RDTR Kecamatan kami lengkapi dengan Peraturan Zonasi, Zoning Text dan Tabel ITBX. Dengan tabel ITBX juga bisa diketahui di zona mana saja yang bisa pemanfaatannya untuk peruntukan perumahan/ permukiman. Yang dimaksud dengan tabel ITBX adalah tabel dengan keterangan diberikan Ijin (I), Terbatas (T), Bersyarat (B), atau Tidak Boleh (X), yaitu :
    I : Pemanfaatan diijinkan. Karena sifatnya sesuai dengan peruntukan tanah yang direncanakan. Hal ini berarti tidak akan ada peninjauan atau pembahasan atau tindakan lain terhadap pemanfaatan tersebut.
    T : Pemanfaatan diijinkan secara terbatas. Pembatasan dilakukan melalui penentuan standar pembangunan minimum, pembatasan pengoperasian atau peraturan tambahan lainnya yang berlaku di Kabupaten Sleman.
    B : Pemanfaatan memerlukan ijin penggunaan bersyarat. Ijin ini sehubungan dengan usaha menanggulangi dampak pembangunan di sekitarnya (menginternalisasi dampak), dapat berupa Amdal, RKL, dan RPL.
    X : Pemanfaatan yang tidak diijinkan. Karena sifatnya tidak sesuai dengan peruntukan lahan yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan di sekitarnya.

    Dari identifikasi daya dukung fisik dan lingkungan pada suatu kawasan akan digunakan untuk mengukur kemungkinan bagian-bagian kawasan yang dapat dikembangkan secara bebas, terbatas atau sangat terbatas yang juga berdasarkan kemiringan lahan yang ada. Di Kabupaten Sleman ada Peraturan Bupati no 11 tahun 2007 tentang Pengembangan Perumahan (perumahan horisontal atau landed house), bahwa luasan kavling minimal yang diperbolehkan dibangun perumahan di kawasan budidaya, yaitu luas kavling minimal 200 m² di kawasan resapan air, dan 125m² di luar kawasan resapan air.

    Karena tuntutan kebutuhan pemenuhan RTH 30% serta adanya LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan) sehingga menuntut adanya kebijakan konversi lahan permukiman, dan intensifikasi lahan merupakan sebuah kebijakan yang harus ditempuh. Kebijakan intensifikasi lahan diimplementasikan dalam arahan pengembangan kedepan kawasan permukiman perkotaan adalah penerapan konsep hunian vertikal. Upaya pengembangan perumahan dengan konsep hunian vertikal tentu harus mempertimbangkan daya dukung lahan. Namun saat ini di Kabupaten Sleman sedang Moratorium untuk hotel dan apartemen yang sebagian besar adalah bangunan vertikal atau tergolong medium dan high rise building, diatur dalam PerBup No.63 tahun 2015 tentang Penghentian Sementara Pendirian Hotel, Apartemen, dan Kondotel di Wilayah Kabupaten Sleman dan PerBup No.6 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 63 Tahun 2015 tentang Penghentian Sementara Usaha Hotel, Apartemen, Kondotel, di Wilayah Kabupaten Sleman.

    Di Kabupaten Sleman juga memiliki peraturan – peraturan yang lain seperti PerBup No.45 tahun 2015 tentang Tata Cara Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi, PerBup No.40 tahun 2015 tentang Pengesahan Pertelaan dan Akta Pemisahan Rumah Susun, PerBup 46 tahun 2015 tentang Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun. Peraturan- peraturan tersebut dahulu disiapkan berkaitan dengan tuntutan pengembangan di kawasan perkotaan harus berkonsep bangunan vertikal, dan menjadi perijinan bagi yang akan berinvestasi di Sleman.

    Tuntutan RTH 30%, LP2B, backlog kebutuhan akan rumah, sedangkan konsep medium dan high rise building di kawasan perkotaan harus berdasarkan pada daya dukung fisik dan lingkungan, sementara di zona perumahan kepadatan sedang maupun kepadatan rendah juga membutuhkan solusi terkait kebutuhan perumahan dengan tidak menggeser lahan pertanian bagi LP2P, perlu dikaji dan dikembangkan dengan konsep low rise building atau bangunan hunian dengan tidak lebih dari 4 lantai Untuk memastikan masyarakat dan pengembang akan lebih mudah mengurus kelanjutan perijinan pembangunan permukiman maupun perumahan komersial, salah satunya dengan mengecek status tanah yang sesuai peruntukan tata ruangnya dengan melihat peta paling update di database kami atau bisa mengirimkan titik koordinatnya via email untuk menanyakan status tanahnya, apakah masuk dikategori pemanfaatan tanah untuk permukiman atau perumahan. Wahyu Pras-red

    DINAS PERTANAHAN
    DAN TATA RUANG KABUPATEN SLEMAN

    Jl. Magelang KM.10, Tridadi, Sleman,
    Yogyakarta 55511
    Telp (0274) 868548 – 868405
    Email : pertaru@slemankab.go.id
    Website : http://pertaru.slemankab.go.id/

    PARTNER
    Amata Desain    ABOV - Architecture.Branding.Visioning    Archira - Architecture & Interior    Yuliana Pertamanan    Lawangarep Studio    Puri Desain