Pasang IKLAN BARIS GRATIS! DAFTAR | LOGIN


Diklat Dpd Rei Diy 2019 Menciptakan Pembangunan Perumahan Layak Huni

    Diklat DPD REI DIY 2019#1
    Diklat DPD REI DIY 2019#2
    Diklat DPD REI DIY 2019#3
    Diklat DPD REI DIY 2019#4
    Diklat DPD REI DIY 2019#5

    Dewan Pengurus Daerah Real Estate Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (DPD REI DIY), sebagai induk asosiasi pelaku bisnis real estate yang diakui negara, bekerja sama dengan PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk mengadakan Pelatihan Menjadi Developer yang Tangguh, dengan mengambil tema “Pembangunan Perumahan Layak Huni”. Bertempat di Ballroom Grand Ambarrukmo Hotel, acara yang dikemas selama 3 hari ini (16-18 Juli 2019-red) merupakan agenda rutin tahunan yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan & Pelatihan DPP REI. Kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas sekaligus meng-update wawasan dan pengetahuan pengembang terkait tata cara serta berbagai kebijakan pembangunan, baik untuk segmen rumah komersial, rumah murah bersubsidi, maupun rumah susun, yang bermuara pada meningkatnya kualitas produk yang akan dihasilkan oleh semua level pengembang, serta terjaminnya legalitas produk propertinya.

    Seperti dikemukakan oleh Ketua DPD REI DIY, Rama Adyaksa Pradipta, bahwa “Acara Diklat ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalitas anggotanya, DPD REI DIY dengan konteks menciptakan pembangunan perumahan layak huni. Diklat kali ini membahas beberapa permasalahan di DIY terkait perumahan, seperti keterbatasan lahan, tingginya harga lahan, sulitnya menyediakan rumah murah bersubsidi, nantinya kasus lokal ini akan dibahas pada hari kedua dalam studi kasus. Selanjutnya ada pula pembahasan perizinan pembangunan properti, pemilihan lokasi dan perencanaan tapak, strategi marketing properti, perhitungan kelayakan proyek, perpajakan perumahan, pelaksanaan proyek, sampai dengan membahas masalah pembiayaan, termasuk manajemen resiko properti, dan ditutup studi kasus dengan berdiskusi. Dan pada hari ketiga diadakan ujian untuk mendapatkan sertifikasi REI oleh BNSP dan LSP REI. Untuk pelaksanaan sertifikasi REI ini sendiri akan diikuti oleh para pengembang secara perorangan terkait dengan jabatan dan profesinya. Sertifikasi sangat penting karena kedepannya dianjurkan pemerintah setiap profesi di Indonesia harus memiliki sertifikasi profesinya tersebut, termasuk para pengembang juga harus memiliki sertifikat keahlian.

    Menyikapi tentang kebijakan Kawasan Hunian Berimbang, DPD REI DIY juga memohon perhatian dan perlakuan khusus dari pemerintah daerah, khususnya dalam membangun hunian berimbang di wilayah setempat. Pasalnya dengan harga tanah yang terus melambung, pengembang merasa belum mampu menerapkan harga sesuai dengan ketentuan pemerintah. Bentuk perlakuan tersebut menurut Rama bisa dilakukan dengan skema khusus dari sisi harga atau pengamanan serta pengalokasian tanah yang khusus diperuntukkan bagi perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). "Itu menurut kami solusi yang kita tawarkan agar bisa ditindaklanjuti supaya penyediaan hunian berimbang bisa dilaksanakan di DIY," papar Rama, sapaan akrabnya.

    Dalam Diklat kali ini juga ada paparan dari Dirjen Penyediaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), mengenai berbagai kebijakan Pemerintah dalam penyediaan perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah tahun buku 2019. Terkait rapor penyediaan rumah murah bersubsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Jogja, Rama menjelaskan pihaknya mengakui hanya bisa membangun sekitar 200-250-an unit rumah MBR per tahun. Hal itu bukan karena keterbatasan pengembang dalam membangun hunian, namun soal harga dasar tanah yang cukup mahal dan tidak relevan untuk dibangun sebagai perumahan murah. Sebenarnya peminat rumah FLPP di DIY masih sangat banyak. Namun skema harga yang ditentukan pemerintah tidak lagi sesuai di DIY saat ini. Harga 140 juta menurut Rama terlalu rendah, belum lagi dengan harga konstruksi yang mencapai 2 juta per meter. Permasalahan keterbatasan tanah dan tingginya harga tanah ini memang nyata kami hadapi dan sampai sekarang belum ada solusi yang konkret. Makanya perlu kajian dan perlakuan khusus di DIY," lanjutnya.

    DPD REI DIY sendiri mentargetkan bisa menyelesaikan pembangunan yang sudah dicanangkan untuk tahun 2019 ini, yakni sekitar 350 unit dan tersebar di wilayah kecamatan Sedayu dan Imogiri kabupaten Bantul. “Ada tiga pengembang anggota DPD REI DIY yang membangun 350 unit rumah MBR tersebut. Kalau untuk peminatnya masih banyak dan dipastikan akan habis terjual. Namun, masalahnya kami belum bisa memberikan pasokan rumah lebih banyak. Ke depan, kami akan mencoba tetap bertahan dengan harga 140 juta dan 150 juta untuk tahun 2020, dengan opsi lokasi yang dipilih dan masih memungkinkan yakni di daerah Gunungkidul. Namun, permasalahan yang menimpa tentu saja dari segi akses. "Idealnya mesti ada pembangunan infrastruktur seperti listrik, air bersih, dan akses jalan bisa dibantu dari pihak pemda setempat, sehingga walaupun jauh secara jarak dari pusat kota namun kami yakini pasar akan tetap menerima," papar Rama.

    Lebih lanjut disampaikan Rama, “Kebijakan di sektor properti harus kembali menjadi perhatian pemerintah untuk memberi angin segar di industri properti di tengah daya beli yang melambat. Kita juga berharap pemerintah mampu menjaga pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, sehingga mampu menaikkan daya beli masyarakat sehingga mampu mengurangi backlog yang terus meningkat setiap tahunnya yang berakibat sulitnya masyarakat mendapatkan perumahan yang layak. Salah satu paket kebijakan yang ditunggu-tunggu oleh pelaku industri properti khususnya di DIY, satu di antaranya adalah skema kebijakan aturan untuk harga rumah baru dan hunian untuk Aparatur Sipil Negara (ASN). Segmen pasar ASN ini sangat memikat, karena skema subsidinya nanti bukan pada harga jualnya, tetapi KPR-nya. Untuk pengembang DIY, dominan demand pasarnya pada kisaran harga 300 jutaan. Kami optimis masih mampu menyediakan supply dan besar harapan kami hunian ASN mampu menggairahkan pasar properti di kota pendidikan ini.

    Secara umum, Rama menyebutkan bisnis properti di DIY tegantung dari kondisi ekonomi. Ia berharap kondisi ekonomi semakin kondusif sehingga penjualan lebih terdorong. Untuk kebutuhan rumah tinggal, menurutnya hal tersebut tidak terlalu terpengaruh kondisi ekonomi. "Kalau untuk rumah tinggal yang akan dihuni, apapun kondisi ekonomi pasti tetap diburu dan laku," pungkasnya optimis. Wahyu Pras-red

    PARTNER
    Amata Desain    ABOV - Architecture.Branding.Visioning    Archira - Architecture & Interior    Yuliana Pertamanan    Lawangarep Studio    Puri Desain