Pasang IKLAN BARIS GRATIS! DAFTAR | LOGIN


Instrumen Tata Ruang Penunjang Legalitas Bangunan Di Kulon Progo

    Kulon Progo
    Ir. Langgeng Raharjo, MT

    Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan, dengan terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan. Harapannya akan terwujud perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. Dalam rangka mewujudkan tujuan penyelenggaraan penataan ruang tersebut sering terjadi konflik antar pemangku kepentingan yang memanfaatkan ruang. Konflik kepentingan terhadap ruang ini semakin terasa di tingkat pemerintah kabupaten/kota yang mengatur pemanfaatan ruang sampai pada tingkat blok/zona yang merupakan bagian kawasan, bahkan pengaturannya sudah sampai pada tingkat persil-persil tanah.

    Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, menambah satu dinas baru yakni Dinas Pertanahan dan Tata Ruang. Sesuai Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah mendapat evaluasi dari Gubernur DIY. Kepala Bidang Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo, Ir. Langgeng Raharjo, MT mengatakan, berdasarkan Perda tentang Pembentukan dan Sususan Perangkat Daerah yang telah disetujui DPRD Kulon Progo, sebanyak 19 dinas setelah mendapat evaluasi Gubernur manjadi 20 dinas. "Awalnya, pertanahan dan tata ruang masuk Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, tapi setelah mendapat evaluasi Gubernur, menjadi dinas tersendiri yakni Dinas Pertanahan dan Tata Ruang," terangnya.

    Seperti diketahui, dalam Perda yang telah ditetapkan akhir Agustus 2016 lalu, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SOTK) Pemkab Kulon Progo terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat daerah, tiga badan, 19 dinas dan 12 kecamatan. "Adanya evaluasi tersebut maka perlu dilakukan perubahan atas perda yang telah ditetapkan, sesuai dengan persetujuan Gubernur," papar Langgeng.

    Dengan payung hukum Peraturan Bupati No.55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Fungsi, dan Tugas serta Tata Kerja pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang. Lebih rinci dijelaskan, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang mempunyai fungsi penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah di bidang pertanahan, tata ruang dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang juga mempunyai tugas :
    1. Menyelenggarakan kegiatan di bidang pertanahan.
    2. Menyelenggarakan kegiatan di bidang pengaturan dan pembinaan tata ruang.
    3. Menyelenggarakan kegiatan di bidang pelaksanaan dan pengawasan pertanahan dan tata ruang.
    4. Menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan.

    Guna meminimalisir terjadinya konflik kepentingan terhadap ruang, maka di setiap kabupaten/kota dibentuk lembaga yang mengkoordinasikan penataan ruang, yaitu Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD). Lembaga BKPRD ini dibentuk dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah. BKPRD beranggotakan Satuan Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan diketuai oleh Sekretaris Daerah. Adapun di dalam operasional kegiatannya, BKPRD terdiri dari :
    1. Kelompok Kerja (Pokja) perencanaan tata ruang, yang dikoordinir oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).
    2. Kelompok Kerja (Pokja) pengendalian pemanfaatan ruang, yang dikoordinir oleh Dinas Pekerjaan Umum (DPU).
    3. Sekretariat BKPRD, yang dilaksanakan oleh Bappeda.

    Pokja perencanaan tata ruang mempunyai fungsi mewujudkan dokumen-dokumen perencanaan tata ruang sebagaimana yang di amanatkan dalam Undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan ruang, antara lain meliputi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Sedangkan pokja pengendalian pemanfaatan ruang mempunyai fungsi mengendalikan pemanfaatan ruang agar terwujud tertib tata ruang sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang tersebut, antara lain meliputi penetapan peraturan zonasi, pelayanan peran, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi. Begitu banyaknya fungsi pengendalian pemanfaatan ruang ini, sehingga pelaksanaan pengendaliannya juga dilaksanakan oleh beberapa unit kerja yang terkait.

    Seperti dijelaskan Ir Langgeng, bahwa peraturan zonasi ditetapkan berdasarkan RDTR yang telah disusun, bahkan disarankan penyusunan peraturan zonasi bersamaan dengan penyusunan RDTR sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan RDTR dan peraturan zonasi kabupaten/kota. Adapun Peraturan zonasi ini berfungsi sebagai :
    1. Kendali mutu pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota berdasarkan RTRW.
    2. Acuan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang lebih rinci dari kegiatan pemanfaatan ruang yang diatur dalam RTRW.
    3. Acuan bagi kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang.
    4. Acuan bagi penerbitan Ijin pemanfaatan ruang.
    5. Acuan dalam penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL).
    Dengan demikian peraturan zonasi dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang baru berfungsi sebagai landasan untuk melakukan pengendalian. Terkait hal tersebut, maka fungsi tata ruang akan bisa optimal, apabila semua pihak melakukan langkah-langkah yang sesuai dengan berbagai jenis peran, khususnya yang bermuara pada sebuah kesesuaian bangun-bangunan terhadap kelayakan tata ruang sebuah wilayah.

    Pelayanan peran dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota kepada seseorang atau badan usaha yang akan melakukan aktivitas atau kegiatan usahanya. Oleh karena itu seseorang atau badan usaha sebelum mengoperasikan aktivitasnya atau usahanya harus mendapatkan terlebih dahulu. Ada beberapa perijinan yang harus dimiliki oleh seseorang atau badan usaha, sekurang-kurangnya ada 4 ijin, yang pemberiannya harus diberikan secara berurutan. Ijin tersebut yaitu:
    1. Ijin pemanfaatan ruang.
    2. Ijin lingkungan.
    3. Ijin mendirikan bangunan.
    4. Ijin usaha (tergantung jenis usahanya).
    Ijin pemanfaatan ruang dalam implementasinya (praktek sehari-hari) lebih dikenal dengan ijin lokasi. Ijin lokasi ini diberikan oleh bupati/walikota, dan yang menjadi dasar pemberian ijin adalah RTRW yang merupakan turunan dari Undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, serta setelah mendapatkan pertimbangan teknis pertanahan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN).

    Selanjutnya adalah Ijin lingkungan yang dalam implementasinya lebih dikenal dengan Ijin gangguan, diberikan oleh bupati/walikota dengan mendasarkan pada Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ijin gangguan ini diterbitkan tentunya badan usaha yang akan melakukan usahanya tersebut telah menyusun Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) atau Upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan (UKL/UPL).

    Berikutnya adalah Ijin mendirikan bangunan (IMB), diberikan oleh bupati/walikota dengan mendasarkan pada Undang-undang nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Adapun yang terakhir adalah Ijin usaha (sesuai dengan jenis usahanya). Pelayanan perijinan dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang sudah memiliki fungsi operasional, sehingga pelayanan perijinan merupakan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang yang cukup efektif.

    Ijin lokasi bagi badan usaha bermanfaat untuk digunakan sebagai dasar melakukan pengadaan tanah. Sedangkan Ijin gangguan mempunyai makna bahwa jika nantinya usaha tersebut beroperasi tidak akan menimbulkan gangguan bagi lingkungan masyarakat. Adapun IMB diberikan oleh bupati/walikota sebelum seseorang atau badan usaha melakukan pembangunan gedung yang nantinya akan digunakan sebagai tempat melakukan aktivitas atau usahanya. Adanya bangunan gedung merupakan wujud fisik nyata yang memanfaatkan ruang, sehingga pelayanan IMB merupakan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang yang paling efektif. “Pada saat pelayanan Ijin lokasi dan Ijin gangguan belum ada wujud nyata yang kelihatan, ruang yang tadinya sawah masih tetap berwujud sawah walaupun Ijin lokasi dan Ijin gangguan sudah diterbitkan. Berbeda halnya jika IMB diterbitkan, maka tidak lama kemudian sawah akan berubah menjadi bangunan,” terang Langgeng.

    “Ada beberapa cara untuk menekan angka pelanggaran terhadap fungsi tata ruang, yakni pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi,” terang Langgeng. Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang. Sedangkan disinsentif adalah perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang. Pengendalian pemanfaatan ruang melalui pemberian insentif dan disinsentif lebih rumit dilakukan, masing-masing pihak perlu menghitung besaran insentif dan disinsentif yang akan diberikan. Dengan demikian pemberian insentif dan disinsentif ini akan menimbulkan konsekuensi yang akan membebani masing-masing pihak. Demikian juga dengan pengenaan sanksi. Instrumen pengendalian pemanfaatan ruang dengan pengenaan sanksi hanya akan diterapkan kepada pihak yang tidak tertib dalam pemanfaatan ruang. “Pengenaan sanksi ini tidak perlu dilakukan jika setiap orang atau badan usaha telah taat pada peraturan perundangan,” lanjutnya lagi.

    Pengendalian pemanfaatan ruang bertujuan untuk terwujudnya tertib tata ruang, sehingga dalam mengukur ketertiban ini dapat dilakukan dengan menghitung badan usaha atau seseorang yang memanfaatkan ruang yang sudah sesuai dengan peruntukkannya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RTRW. Tentunya yang paling mudah diukur adalah wujud fisik nyata yang menggunakan ruang (bangunan). Dengan asumsi bahwa setiap orang atau badan usaha yang mendirikan bangunan dengan memiliki IMB diasumsikan telah melaksanakan pemanfaatan ruang secara tertib, maka kinerja pengendalian pemanfaatan ruang dapat diukur dengan menghitung berapa prosentase bangunan yang memiliki IMB terhadap populasi bangunan yang ada.

    Bagi masyarakat yang menginginkan pengajuan IMB, diperlukan sebuah advise planning atau proses screening terhadap sebuah permohonan. Kegunaan advise planning ini untuk pedoman dalam penyusunan gambar rencana bangunan (gambar teknis) yang menjadi syarat utama mengajukan IMB. Perlu diketahui juga, permohonan Advice Planning yang sebelumnya berada dibawah Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo sekarang telah sekarang telah berpindah kewenangan dibawah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo. Adapun Syarat yang diperlukan untuk mengajukan permohonan Advice Planning adalah sebagai berikut :
    A. Mengisi blanko Permohonan advice planning yang telah disediakan dan dilampiri dengan :
    1. Foto Copy KTP pemohon atau Foto copy KTP kuasa apabila menguasakan (rangkap 1).
    2. Surat Kuasa bila menguasakan, bermaterai Rp. 6000,- (rangkap 1).
    3. Foto copy Sertifikat atau Letter C (rangkap 1).
    4. Denah Letak lokasi bangunan dan nama ruas jalan.
    5. Rencana Penggunaan Fungsi Bangunan.
    B. Membawa permohonan IMB yang telah mendapatkan pengesahan dari pemerintah desa dan kecamatan. Wahyu Pras – red

    Dinas Pertanahan & Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo
    Jalan Bhayangkara, Wates, Kulon Progo
    Telp (0274) 2890731
    Email : pertarung@kulonprogo.go.id
    www.pertarung.kulonprogokab.go.id

    PARTNER
    Amata Desain    ABOV - Architecture.Branding.Visioning    Archira - Architecture & Interior    Yuliana Pertamanan    Lawangarep Studio    Puri Desain    Holcim Solusi Rumah