Pasang IKLAN BARIS GRATIS! DAFTAR | LOGIN


Mekanisme Regulasi Rumah Susun & Apartemen Komersial Kota Jogjakarta

    Dinas Penanaman modal dan Perijinan Kota Yogyakarta
    Loket Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Perijinan kota Yogyakarta
    Setiono

    Magnet Jogjakarta sebagai destinasi wisata maupun pendidikan tidak dapat dipungkiri merupakan faktor yang menjadi alasan banyak pelaku bisnis properti lokal maupun yang berskala nasional, membidik Jogjakarta sebagai target untuk dijadikan obyek pembangunan maupun pengembangan bisnis properti komersial. Kecepatan laju pembangunan infrastruktur bangunan komersial yang cukup pesat, khususnya di wilayah kotamadya Jogjakarta harus dikendalikan, supaya tidak menimbulkan dampak yang negatif ke depannya. Dengan semakin terbatasnya lahan di area perkotaan, sangat logis apabila arah pembangunan beralih ke konsep vertical building.

    Kepala Bidang Pelayanan Perizinan, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Jogja, Setiono menjelaskan, keterbatasan lahan di perkotaan untuk pemenuhan tempat tinggal menjadi alasan hunian vertikal sebagai solusinya. “Kebutuhan pasar saat ini untuk wilayah Kota akan mengarah pada hunian vertikal, misalnya rumah susun. Hal tersebut dikarenakan semakin mahalnya harga tanah dan satu-satunya jalan adalah membangun hunian vertikal. Begitu pula dengan fenomena maraknya pembangunan rumah susun komersil atau lebih kenal dengan Apartemen mulai tumbuh di beberapa titik wilayah kotamadya Jogjakarta,” ucapnya.

    Dinas Penanaman Modal dan Perizinan (DPMP) Kota Jogja pun akan berkomitmen menjaga alur regulasinya dan tentunya akan lebih secara cermat dan transparan dalam pemberian izin bangunan apartemen. “Intinya kita ingin Jogja tetap nyaman dan aman untuk ditinggali”, ucap Setiono. Minat investor yang cukup tinggi terhadap pembangunan Apartemen di Jogjakarta tentunya harus sesuai dengan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) kota Jogjakarta.
    Terkait dengan maraknya pembangunan Apartemen di Jogjakarta, Setiono menjelaskan bahwa sejauh ini kami mengacu ke regulasi yang sudah diberlakukan. Saat ini dasar hukum pembangunan sebuah gedung dalam berbagai peruntukannya ialah Undang-undang No. 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Perda No. 2 tahun 2012 tentang Bangunan Gedung, Perwal No.5 tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda No. 2 Tahun 2012, kemudian Perda No.1 tahun 2015 Tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Yogyakarta tahun 2015 - 2035, Perda No.2 tahun 2016 tentang Rumah Susun, Perwal No. 46 tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda No. 2 tahun 2016 tentang Rumah Susun.

    Dikemukakan oleh Setiono, persyaratan pengajuan izin pembangunan apartemen tidak hanya terkait dengan dinas perizinan saja, namun juga dinas-dinas lainnya yang terkait seperti Badan Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan,Dinas Penanggulangan Bencana Daerah,Otoritas Penerbangan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. “Dinas-dinas tersebut akan mengeluarkan rekomendasi sesuai tugas pokok fungsi yang nantinya menjadi bahan pertimbangan penerbitan IMB sebuah bangunan gedung seperti Apartemen contohnya,” kata Setiono.

    Langkah pertama sebelum pendaftaran izin adalah dengan mengajukan sebuah permohonan berbentuk advice planning yang diterbitkan oleh dinas Perizinan. Advice planning adalah Informasi Rencana Kota yang berupa sebuah surat keterangan yang memuat ketentuan tata ruang paling sedikit memuat fungsi bangunan, ketinggian maksimum bangunan, Garis Sempadan Bangunan (GSB), Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB), dan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Advice planning tersebut digunakan sebagai rekomendasi untuk membuat dasar perencanaan gambar teknis arsitekturnya.

    Persyaratan teknis telah diatur dalam Perda No. 2 tahun 2012 tentang Bangunan Gedung ”, tutur Setiono. Setelah berkas lengkap dan benar lalu didaftarkan di dinas perizinan.Pemohon akan mendapatkan tanda terima berkas permohonan izin IMB. Setelah itu, pihak dinas Perizinan akan mengecek langsung ke lapangan untuk menyesuaikan data dokumen dengan fakta yang ada di lapangan. Jika persyaratan administratif dan teknis tersebut benar-benar sudah lengkap dan benar kemudian akan diproses maksimal 17 hari kerja perizinan akan selesai”, papar Setiono.

    Setiono menerangkan, Pemerintah Kota melalui DPMP perlu menginformasikan kepada masyarakat bahwa ada kaidah, norma dan standar yang harus dipenuhi ketika mendirikan bangunan. Untuk mempermudah dan mempersingkat perizinan, sebaiknya pemohon izin ketika menyerahkan permohonan sudah memberikan persyaratan yang lengkap termasuk persyaratan teknis. Persyaratan teknis minimal melampirkan dua surat pernyataan yang bermeterai. Pertama surat pernyataan dari pemohon IMB yang menyatakan bahwa bangunan adalah bangunan yang andal. Kedua, surat pernyataan dari ahli bangunan gedung bahwa sudah benar-benar merencanakan dan merancang bangunan gedung tersebut sesuai dengan kaidah, norma, dan standar bangunan gedung yang berlaku. Surat pernyataan dari ahli bangunan gedung harus melampirkan sertifikat keahlian dan nomor kontak yang bisa dihubungi. Jadi DPMP sewaktu-waktu dapat menghubungi ahli tersebut ketika membutuhkan konfirmasi ketika melakukan pengecekan kelengkapan administrasi. “Karena pemohon sudah melibatkan ahli dalam merancang bangunan, DPMP tidak perlu lagi melakukan pengecekan substansi seperti struktur dan lain-lain. Dengan demikian, maka akan dapat memperpendek waktu penyelesaian izin,” tambahnya.

    Selain itu ada juga bakal pembangunan bangunan tinggi komersil tersebut berada di kawasan cagar budaya sehingga perlu mengantongi rekomendasi dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Kemudian harus sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK). “Setelah lengkap kita cek lapangan dan valid baru kita keluarkan izin,” kata dia. Menurut Setiono, syarat penggunaan Apartemen ialah terbitnya Sertifikat Laik Fungsi (SLF), dan Surat Kepemilikan Bangunan (SKB) atau pertelaan (strata title) yang dikeluarkan oleh BPN Kota Jogjakarta, hal ini sesuai dengan Perda No. 2 tahun 2012 tentang Bangunan Gedung. “Tak hanya itu, pihak pengembang juga diwajibkan menyediakan sebesar 20% dari luasan total proyeknya, yang diperuntukkan untuk kalangan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Lahannya bisa jadi satu dengan proyeknya atau dicarikan daerah lain di lingkup administrasi Pemkot Jogjakarta,” imbuhnya.

    Menyikapi beberapa kasus yang terjadi, perihal banyak mandegnya pembangunan bangunan apartemen di kota Jogjakarta, Setiono memberikan penjelasan, bahwa ada beberapa sebab pembangunan belum bisa dilaksanakan, seperti belum atau bahkan tidak lengkap izinnya, seperti masih adanya yang sengketa lahan, belum memiliki izin analisis dampak lingkungan (Amdal), analisis dampak lalu lintas (Amdal Lalin), serta terkendala izin dari masyarakat di lingkungan sekitar kawasan bangunan komersil tersebut.

    “DPMP adalah pintu terakhir pengendalian tata ruang khususnya IMB untuk mencegah terjadinya permasalahan penyelenggaraan bangunan gedung,” ungkap Setiono. Permasalahan yang dimaksud seperti banjir, bangunan runtuh akibat gempa, kegagalan konstruksi, struktur bangunan yang tidak memenuhi syarat, bangunan yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan, bangunan tidak memenuhi sirkulasi udara yang cukup, dan aksesibilitas yang tidak ramah difabel. Ia mengatakan persyaratan teknis diberikan untuk menghindari timbulnya korban terutama korban jiwa akibat terjadinya permasalahan dalam pembangunan gedung.

    Setiono menghimbau kepada konsumen maupun calon konsumen kondotel dan apartemen agar cermat dan teliti. “Bagi para pembeli hendaknya teliti sebelum membeli. Cermati segala aspeknya termasuk aspek legalitasnya. Jangan sampai konsumen merasa dirugikan,” pungkas Setiono. Wahyu-pras-red

    DINAS PERIZINAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
    Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165
    Telp : (0274) 562682, 515866
    Fax : (0274) 520332, 555341
    Hotline SMS : 08122780001
    Email : pmperizinan@jogjakota.go.id
    www.jogjakota.go.id

    PARTNER
    Amata Desain    ABOV - Architecture.Branding.Visioning    Archira - Architecture & Interior    Yuliana Pertamanan    Lawangarep Studio    Puri Desain