Pasang IKLAN BARIS GRATIS! DAFTAR | LOGIN


Mengenal Lebih Detail Regulasi Perijinan Di Bantul Yang Terkoneksi Pemerintah Pusat

    Regulasi Perijinan Bantul
    Regulasi Perijinan Kabupaten Bantul

    Seperti sudah di perkenalkan secara singkat di edisi sebelumnya (edisi 76-red), perihal OSS (Online Single Submission). Pemerintah kabupaten Bantul lewat DPMPT juga sudah melakukan sosialisasi sekaligus penerapan program Online Single Submission (OSS). Program ini memungkinkan calon investor mendaftarkan penanaman investasinya melalui sistem terintegrasi dalam jaringan secara nasional. Sri Muryuwantini selaku Kepala DPMPT Bantul mengatakan, OSS merupakan program layanan perizinan penanaman modal satu pintu yang digenjot pemerintah pusat. Program ini sejalan dengan yang sudah diatur dalam Permendagri tentang PTSP. Daerah wajib memotong durasi layanan, menyederhanakan jenis dan prosedur layanan. Wajib pula menguatkan manajemen pengelolaan pelayanan perizinan, didukung dengan perizinan secara elektronik. Pengajuan pendaftaran perizinan tersebut bisa dilakukan secara lebih efektif dan efisien karena seluruh perizinan mulai dari tingkat pusat hingga ke daerah menjadi satu kesatuan dan saling mendukung.

    "Melalui OSS, kami harapkan semua proses dari pengurusan legalitas penanaman modal di Kabupaten Bantul khususnya, akan lebih efisien, semakin transparan, dan tentu saja akuntabel," ungkap Sri Murwuyantini.
    Dari sistem terintegrasi ini, semua bentuk perizinan penanaman modal di tiap daerah akan terpantau oleh pusat. Termasuk durasi pelayanan, jenis penanaman modal asing atau dalam negeri, sektor usaha yang dilayani, dan sebagainya. Melalui OSS pula, respon terhadap pengajuan perizinan itu bisa diketahui durasinya. Jika terlalu lama, pemerintah pusat akan menegur pemerintah daerah mengingat OSS ini juga di bawah koordinasi Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha di Kementerian Koordinator Perekonomian.

    Lebih detailnya, kami sampaikan sebagai berikut :

    Apakah yang dimaksud dengan investasi atau penanaman modal?
    Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang dimaksud dengan penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Penanaman Modal Asing (PMA) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

    Apa yang dimaksud dengan OSS?
    Online Single Submission (OSS) adalah sistem perizinan berbasis teknologi informasi yang mengintegrasikan perizinan di daerah dan pusat dalam rangka mempermudah kegiatan usaha di dalam negeri. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. OSS ini juga merupakan amanat dari Perpres Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha, yakni :
    1. Pembentukan satuan tugas (satgas)
    di Kementrian atau Lembaga, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten atau Kota yang bertugas mengawal pelaksanaan investasi atau kegiatan usaha dan membantu penyelesaian perizinan yang diperlukan oleh pelaku usaha.
    2. Memperbolehkan Investor atau pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan di Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Strategis Pariwisata, Kawasan industri dan Kawasan Perdagangan bebas dan Pelabuhan Bebas menunda perizinan tertentu.
    3. Menggunakan data atau dokumen bersama dalam perizinan berusaha.
    4. Melakukan penyederhanaan regulasi
    dan mempermudah birokrasi perizinan berusaha.
    5. Menyatukan pengajuan perizinan, proses dan pengeluaran perizinan berusaha melalui sistem pengelolaan perizinan terpadu secara elektronik atau yang disebut dengan istilah Online Single Submissian (OSS).

    Apa yang dimaksud dengan Izin Usaha?
    Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen. Menurut Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor 13 Tahun 2017 Izin Usaha dapat dijelaskan sebagai berikut :
    1. Izin Usaha adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai produksi/operasi, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan
    2. Izin Perluasan adalah Izin Usaha yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai produksi atas pelaksanaan perluasan usaha, khusus untuk sektor industri
    3. Perluasan Usaha untuk Penanaman Modal di Bidang Usaha Industri adalah penambahan kapasitas produksi untuk Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 5 (lima) digit yang sama sebagaimana tercantum dalam Izin Usaha Industri
    4. Perluasan Kawasan Industri yang selanjutnya disebut Perluasan Kawasan adalah penambahan luas lahan kawasan industri dari luasan lahan sebagaimana tercantum dalam Izin Usaha Kawasan Industri.
    5. Jenis Izin Usaha terdiri atas :
    a. Izin Usaha untuk berbagai sektor usaha, termasuk untuk penggabungan perusahaan;
    b. Izin Perluasan untuk Penanaman Modal di sektor industri; dan
    c. Perubahan Izin Usaha.

    Apa yang dimaksud dengan Izin Komersial atau Operasional?
    Izin Komersial atau Operasional adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha mendapatkan Izin Usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.

    Apa yang dimaksud dengan Komitmen?
    Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional.

    Apa yang di maksud dengan NIB?
    NIB (Nomor Induk Berusaha) adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran. setiap pelaku usaha wajib mempunyai NIB. NIB ini digunakan/ pengganti Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (APIP) / (APIU) dan Nomor Induk Kepabeanan. Adapun Prosedur Mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB)
    1. Para pelaku usaha atau investor melakukan pengurusan pendirian badan usaha (Perusahaan) yang diinginkan seperti Perseroan Terbatas (PT, PMA), CV, Firma, Yayasan dan Koperasi dengan membuat Akta pendirian perusahaan di Notaris sekaligus lengkap dengan mendapatkan NPWP.
    2. Pelaku usaha atau investor yang sudah mendirikan perusahaan dengan mendapatkan pengesahaan Akta pendirian Perusahaan dari Notaris bisa melakukan registrasi melalui Sistem Online Single Submission (OSS) secara online melaui website resmi www.oss.go.id dengan menggunakan NIK atau paspor untuk mendapatkan user id.
    3. Setelah pendaftaran selesai dan berhasil untuk login ke sistem Online Single Submission (OSS), maka pelaku usaha atau investor bisa memilih nomor akta, kemudian melengkapi data berusaha/investor untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Perizinan Dasar.
    4. Komponen data/ persyaratan yang dibutuhkan untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Perizinan Dasar, yaitu sebagi berikut,
    • Data Badan Usaha/Perusahaaan (sebagian data sudah tersedia dari Sitem AHU Online).
    • Data Pemegang Saham (sebagian data sudah tersedia dari Sitem AHU Online).
    • Data Nilai Investasi.
    • Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), jika membutuhkan tenaga kerja asing.
    Data BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.
    5. Selanjutnya pelaku usaha atau
    investor otomatis akan mendapatkan notifikasi insentif fiskal jika kegiatan usaha termasuk dalam kriteria yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
    6. Dengan sudah memiliki dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB), Perizinan Dasar, dan Notifikasi Perizinan dan Fasilitas, maka pelaku usaha atau investor dapat melakukan kegiatan usaha dimulai dari melakukan konstruksi (jika dibutuhkan), kegiatan usaha produksi barang atau jasa, serta kegiatan komersial dengan kewajiban memenuhi semua komitmen yang sudah disebutkan dalam Notifikasi Perizinan dan Fasilitas tersebut. Wahyu Pras-red

    Sumber :
    Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu
    Pemerintah Kabupaten Bantul.
    (0274) 367867 / fax (0274) 367866
    Email : dpmpt@bantulkab.go.id
    Jam Pelayanan :
    Senin - Kamis : 08:00 - 15:00
    Jumat : 08:00 - 14:00

    PARTNER
    Amata Desain    ABOV - Architecture.Branding.Visioning    Archira - Architecture & Interior    Yuliana Pertamanan    Lawangarep Studio    Puri Desain