Pasang IKLAN BARIS GRATIS! DAFTAR | LOGIN


Menuju Bantul Smart City Dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu & Aplikasi Online Single Submission

    Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Kabupaten Bantul
    Sri Muryuwantini
    Proses pengisian data pemohon via aplikasi Online Single Submission (OSS)

    Kabupaten Bantul menjadi salah satu dari 50 Kabupaten/Kota yang tergabung dalam Gerakan Menuju 100 Smart City pada tahap II di Indonesia. Dalam rangka menuju Bantul Smart City, salah satu implementasinya mendukung Pelayanan Perijinan berbasis PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu). Agenda kinerja ini sudah terbilang efektif berjalan sejak dilaunching Bupati Bantul, Drs. H Suharsono tanggal 15 April 2018 lalu.

    Adapun Gerakan Menuju 100 Smart City merupakan program bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PUPR, Bappenas dan Kantor Staf Kepresidenan, yang berlangsung sejak tahun 2017. Gerakan tersebut bertujuan membimbing Kabupaten/Kota dalam menyusun Masterplan Smart City agar bisa lebih memaksimalkan pemanfaatan teknologi, baik dalam meningkatkan pelayanan masyarakat maupun mengakselerasikan potensi yang ada di masing-masing daerah. Bimbingan dilakukan oleh akademisi dan praktisi smart city yang dibentuk pemerintah pusat. Sebelumnya, Kabupaten Bantul telah mengikuti penandatanganan Nota Kesepahaman Gerakan Menuju 100 Smart City Tahap II di Jakarta pada 8 April 2018.

    Dengan melalui kesepahaman itu, diharapkan setiap kepala daerah dapat mendorong pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam menjawab permasalahan sekaligus meningkatkan kualitas layanan serta mendorong potensi masing-masing daerah. Tahap kedua ini diawali proses seleksi dengan beragam parameter seperti Kondisi Keuangan Daerah, Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, serta Indeks Kota Hijau, parameter itu untuk memilih kandidat dari seluruh kota/kabupaten di Indonesia.

    Salah satu Dinas terkait yang menerapkan konsep PTSP ialah Dinas Penanaman Modal Perijinan Terpadu (DPMPT). Seperti di ungkapkan Kepala DPMPT Bantul, Sri Muryuwantini, bahwa Bupati Bantul telah menuturkan ada 6 pilar yang diperlukan dalam pembangunan smart city yakni Smart Economy, Smart Living, Smart People, Smart Mobility, Smart Government, dan Smart Environment untuk mewujudkan Bantul Smart City yang harus dicukupi pertama kali adalah memfasilitasi kebutuhan akses informasi untuk masyarakat.

    Dalam rangka mewujudkan Bantul sebagai smart city maka percepatan pembangunan insfrastruktur IT secara merata, berkualitas dan terjangkau dan terintegrasi dari beragam sektor sehingga pengawasan data dan pelayanan bisa berjalan secara bersamaan, merupakan suatu prasyarat mutlak. “Kami juga bersinergi dengan Dinas lain terkait. Pelaksanaan pelayanan perizinan online di DPMPT, yang mana turut mendukung terwujudnya Bantul smart city, dengan dipermudah dan dipercepatnya proses penerbitan izin. Perizinan online di DPMPT sendiri, telah terintegrasi dengan OPD terkait dalam wadah PTSP, di mana tim teknis dari OPD terkait sudah berkantor di DPMPT, sehingga untuk pemohon izin yang memerlukan konsultasi terkait persyaratan izin dapat langsung dilayani di tempat. Dalam waktu dekat, kami akan hadirkan semua meja yang diisi perwakilan tim teknis dari kedinasan terkait, yakni ada perwakilan meja Dinas Lingkungan Hidup, DPTR, Dinas PUPKP dan ATR BPN, Disnaker, Dinkes, dan Dinas Perdagangan,” papar Sri Muryuwantini.

    Bahkan kini per Agustus 2018 ini, pemerintah kabupaten Bantul lewat DPMPT juga tengah sudah melakukan sosialisasi sekaligus penerapan program Online Single Submission (OSS). Program ini memungkinkan calon investor mendaftarkan penanaman investasinya melalui sistem terintegrasi dalam jaringan secara nasional. Sri Muryuwantini mengatakan, OSS merupakan program layanan perizinan penanaman modal satu pintu yang digenjot pemerintah pusat. Program ini sejalan dengan yang sudah diatur dalam Permendagri tentang PTSP. Daerah wajib memotong durasi layanan, menyederhanakan jenis dan prosedur layanan. Wajib pula menguatkan manajemen pengelolaan pelayanan perizinan, didukung dengan perizinan secara elektronik. Pengajuan pendaftaran perizinan tersebut bisa dilakukan secara lebih efektif dan efisien karena seluruh perizinan mulai dari tingkat pusat hingga ke daerah menjadi satu kesatuan dan saling mendukung.

    "Masyarakat bisa mengurus pendaftaran dari mana saja secara online melalui OSS itu. Namun, verifikasi persyaratan memang masih harus dilakukan secara manual. Semua user yakni masyarakat terdeteksi perihal kelengkapan, karena terconect via data nomor induk di E KTP. Sehingga akan diketahui perihal riwayat kelengkapan kewajiban administrasi sebagai warga negara, yakni mulai dari BPJS, PBB, Pajak Pribadi, bahkan Pajak Perusahaan, No Induk Perusahaan, baik SIUP dan TDPnya. Dan ke depannya aplikasi ini akan dikembangkan supaya bisa diakses dari personal computer maupun via aplikasi smartphone.

    Program OSS terintegrasi dengan Aplikasi Cerdas Layanan Terpadu untuk Publik (siCantik) yang memuat layanan sekitar 57 jenis perizinan daerah yang bisa diakses masyarakat. Di dalamnya juga mencakup program pelayanan perizinan daring milik pemerintahan Kabupaten Bantul. Seluruh pelayanan instansi atau lembaga di Indonesia, khususnya di bawah pemerintahan, mulai diwajibkan menerapkan OSS meski kesiapan berbeda-beda tiap kabupaten/kota.

    Dari sistem terintegrasi ini, semua bentuk perizinan penanaman modal di tiap daerah akan terpantau oleh pusat. Termasuk durasi pelayanan, jenis penanaman modal asing atau dalam negeri, sektor usaha yang dilayani, dan sebagainya. Melalui OSS pula, respon terhadap pengajuan perizinan itu bisa diketahui durasinya. Jika terlalu lama, pemerintah pusat akan menegur pemerintah daerah mengingat OSS ini juga di bawah koordinasi Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha di Kementerian Koordinator Perekonomian.

    "Terutama yang nilai investasinya tergolong besar misalnya mencapai ratusan miliar, itu akan jadi prioritas pantauan pusat. Harapannya, melalui OSS dan siCantik ini semua prosesnya lebih efisien, transparan, dan akuntabel," ungkap Sri Murwuyantini. Pihaknya sudah membentuk tim teknis atau operator layanan yang mendapat bimbingan teknis langsung dari pusat. Walaupun ada sejumlah hal yang perlu diperhatikan antara daya dukung jaringan internet dan listrik, sebagai faktor penting dalam menunjang pelayanan tersebut. Dan diharapkan program tersebut tidak ada permasalahan dalam masa transisi sistemnya. Dengan program OSS ini bertujuan menyederhanakan semua lini pelayanan yang dikelola pemerintah kabupaten Bantul. Program itu akan menempel kepada sistem layanan di daerah secara langsung. Karena terintegrasi secara nasional, tentunya diperlukan trial and error pada masa transisi seperti saat ini. Wahyu Pras - red

    Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu

    Komplek Perkantoran II Pemkab Bantul,
    Jl. Lingkar Timur Trirenggo Bantul
    Telp (0274) 367867 Fax : (0274) 367866
    Email : perijinan@bantulkab.go.id
    Website : http://perijinan.bantulkab.go.id

    PARTNER
    Amata Desain    ABOV - Architecture.Branding.Visioning    Archira - Architecture & Interior    Yuliana Pertamanan    Lawangarep Studio    Puri Desain