Pasang IKLAN BARIS GRATIS! DAFTAR | LOGIN


Pengajuan Ijin Investasi Properti Di Kulon Progo Meningkat Signifikan

    Perspektif Bandara International Kulon Progo
    Logo Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT)

    Kulon Progo, Jewel Of Java merupakan brand image Kulon Progo untuk Go International. Brand ini merupakan komitmen pembangunan ekonomi daerah yang memadukan setiap potensi guna mempromosikan Kulon Progo di dunia internasional.

    Kabupaten Kulon Progo semakin memiliki keunggulan komparatif, kompetitif, dan distingtif tersendiri dibandingkan kabupaten lainnya di Daerah Istimewa Yogyakarta. Terletak sangat strategis, berada di jalur lalu lintas perekonomian di Pulau Jawa bagian selatan. Kulon Progo juga memiliki topografi yang menarik yaitu adanya wilayah Utara, wilayah tengah, dan wilayah pesisir Selatan. Sebagai wilayah yang akses ekonominya terbuka, Kabupaten Kulon Progo menjadi daerah yang sangat kompetitif untuk dikembangkan di bidang industri pengolahan, perdagangan, dan jasa.

    Panorama keindahan Kabupaten Kulon Progo terpancar dari wilayah Perbukitan Menoreh dan Pesisir Samudera Indonesia, yang masing-masing mempunyai keunikan tersendiri. Wilayah Perbukitan Menoreh di bagian utara menawarkan panorama alam laksana benteng raksasa hijau yang kokoh. Ketika kita berada di atas puncak Suroloyo maka dapat menyaksikan indahnya wilayah di bawahnya termasuk kemegahan Candi Borobudur. Sebaliknya jika kita berada di wilayah selatan, terhambar birunya Samudera Indonesia dan laguna yang membentang di tepian Pantai Glagah.

    Pemerintah Kulon Progo senantiasa berupaya menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif bagi pertumbuhan dunia usaha di wilayah Kulon Progo. Hal tersebut diharapkan dapat mendorong pertumbuhan investasi yang pada gilirannya akan berdampak positif pada perkembangan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.Salah satu upaya Pemerintah Kulon Progo adalah memberikan fasilitas data dan informasi yang dibutuhkan dunia usaha, baik mengenai potensi komoditas unggulan daerah, fasilitas infrastruktur pendukung, sektor-sektor andalan serta kebijakan atau regulasi yang berlaku di daerah.

    Ditahun 2017 ini, fenomena baru terjadi di Kabupaten sisi Barat Kota Jogjakarta, yakni Kulon Progo. Setelah kepastian pembangunan Bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA) oleh Presiden Jokowi pada 27 Januari 2017 yang lalu, membuat geliat pertumbuhan semua sektor perekonomian daerah ini semakin terasa signifikan. Seperti disampaikan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT) Kabupaten Kulon Progo, Agung Kurniawan. Pihaknya memaparkan jika pertumbuhan properti di Kabupaten Kulon Progo juga banyak dipengaruhi oleh iklim potensi investasi yang ada. Potensi dan peluang investasi Kabupaten Kulon Progo banyak dipengaruhi oleh beberapa pembangunan mega proyek yang akan dibangun di wilayah tersebut. “Yakni pembangunan bandara internasional, pelabuhan perikanan, kawasan industri, pembangunan infrastruktur Jalur Jalan Lintas Selatan, dan pengembangan kawasan wisata Bedah Menoreh dan sekitarnya.

    Kawasan industri menjadi daya tarik bagi investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Kulon Progo. Bahkan ada wacana pembangunan tol yang terkoneksi dari Bandara menuju jalur tol trans jawa (Jogja – Magelang dan Jogja – Solo),” imbuh Agung, panggilan akrabnya. Salah satu sektor yang terlihat sangat terlihat nyata pergerakan dan pertumbuhannya adalah di sektor properti perumahan.

    Sebagai sebuah instansi yang mengeluarkan ijin prinsip, sebagai salah satu langkah awal di perijinan pembangunan sebuah kawasan perumahan, DPMPTmenyebutkan bahwa telah mengeluarkan ijin prinsip beberapa perumahan. Tercatat sejak tahun 2014 sampai saat ini, kurang lebih kami telah mengeluarkan lebih dari 10 ijin prinsip ke beberapa pengembang yang akan membuat perumahan di Kulon Progo. Yang secara total sejak 2014 sudah dihadirkan kurang lebih 1673 kavling perumahan, jumlah yang sangat signifikan dan melonjak cukup tajam dibanding sebelum tahun 2015. Kami juga telah mengeluarkan ijin prinsip untuk beberapa perhotelan dan pondok wisata (homestay). “Sudah kami berikan ijin prinsip, sekarang sedang dalam prosesnya masing-masing,” jelas Agung. Secara data, Kulon Progo mengalami kenaikan nilai investasi yang sangat signifikan kenaikannya. Nilai investasi di tahun 2016 lalu mencapai 1,131 triliun, tumbuh sangat dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 1,04 triliun.

    Untuk sebaran areanya, terbilang cukup merata di berbagai kecamatan di Kulon Progo, mulai dari Kecamatan Wates, Pengasih, Nanggulan, Panjatan, dan Sentolo. Lebih lanjut dijelaskan Saryanto, SH, Kepala Seksi Fasilitasi dan Pengembangan Penanaman Modal DPMPT Kulon Progo. “Beberapa tahun yang lalu, sekitar tahun 2012 daerah Kulon Progo masih didominasi peruntukkan perumahannya untuk MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) atau perumahan bersubsidi. Namun sejak 2016 yang lalu, kami melihat di lapangan, segmen kelas perumahan sudah mulai beragam, mulai segmen menengah, maupun menengah atas. Kisaran harganya antara 300 sampai 500 juta pun sudah mulai banyak dijumpai di Kulon Progo. Apalagi Kulon Progo juga sudah banyak dibuka beberapa fakultas dari berbagai kampus ternama, seperti Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Universitas Ahmad Dahlan (UAD), Universitas Teknologi Yogyakarta (UTY), Universitas Janabadra, Sekolah Vokasi UGM, dan Sekolah Penerbangan.”

    “Kami juga sudah menyediakan kawasan yang akan di kondisikan sebagai Kawasan Industri dan Pabrik. Berada di Kecamatan Sentolo, kami memfasilitasi kepada investor yang tertarik menanamkan modalnya untuk mendirikan pabrik berskala besar di Kawasan Industri Sentolo. Sampai saat ini kami masih dalam proses pengadaan lahan. Baru tercapai sekitar 40 hektar kawasannya, dari target minimal 50 hektar untuk bisa memenuhi syarat pembangunan Kawasan Industri Berikat seperti kota besar lainnya. “Kami juga meyakini, selain pertumbuhan perumahan, produk properti lainnya yang akan tumbuh pesat di Kulon Progo ialah sektor industri pariwisata, misalnya perhotelan sejenisnya (home stay dan guest house) dan bisnis perdagangan. Sesuai petunjuk pemerintah pusat, kami mempunyai program pariwisata, yakni Wisata Bedah Menoreh,” papar Saryanto.

    Sebagai informasi, keberadaan wilayah Bandara sendiri berada di sisi Barat kota Wates, yakni berada di lima kelurahan di area Kecamatan Temon. Saat ini pihak PT. Angkasa Pura I, selaku pelaksana proyek, sudah membebaskan hampir semua lahan yang diperuntukkan sebagai lahan Bandara dengan total area 587 hektar dengan target rampung Maret 2019. Dan diawal operasinya, ditargetkan mampu memenuhi transportasi 14 juta penumpang.

    Bagi warga yang terdampak pembangunan bandara, sudah dilakukan relokasi di wilayah Kecamatan Temon. Secara data jumlah KK yang terdampak pembangunanan Bandara berjumlah 518 KK. Dari jumlah tersebut hanya sekitar 278 KK yang mengikuti program relokasi perumahan.

    Sebagai kabupaten yang sedang tumbuh pesat, kenaikan nilai investasi di Kabupaten Kulon Progo, khususnya semenjak Pembangunan Bandara sudah mulai dilakukan meningkat cukup tajam. Terlihat dari kenaikan harga tanah secara umum di area lain yang cukup strategis. Sekalipun lahan yang digunakan untuk lokasi pembangunan bandara tersebut cukup banyak yang berstatus lahan milik Puro Pakualaman dan Kasultanan Yogyakarta, namun hal itu tidak menurunkan minat para pelaku properti untuk ikut memanaskan harga lahan di sekitar lokasi Bandara yang baru. Tercatat hingga tahun 2013 lahan di sekitar lokasi bakal bandara yang baru berada pada kisaran Rp300 ribu/m². Padahal pada awal rencana pemerintah daerah memindahkan lokasi bandara harga lahan di sana masih Rp50-75ribu/m² pada tahun 2009-2010. Dan tahun ini maka kenaikan harga lahan di sekitar lokasi pembangunan bandara bisa diprediksi mencapai angka 900 % (nilai 50 ribu rupiah menjadi 500 ribu rupiah per meternya).

    Terkait dengan ijin perumahan, para pengembang tinggal mengikuti alur perijinannya, dan sesuai dengan peruntukan rencana tata ruang wilayah . Secara umum sudah diatur melalui Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2012, yang merupakan landasan legalitas tata ruang wilayah Kabupaten Kulon Progo 2012 – 2032. Untuk ijin pembangunan perumahan di atas 1 hektar harus melalui ijin prinsip, dan untuk pengajuan ijin perumahan di bawah 1 hektar cukup melewati ijin klarifikasi melalui BPN.

    DPMPT juga melayani berbagai ijin lainnya. “Kami juga melayani sebanyak 53 jenis izin, selain Ijin Prinsip untuk perumahan kami juga mengeluarkan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). Untuk Ijin Mendirikan Bangunan, Kabupaten Kulon Progo memiliki 2 landasan dalam pengurusan izin mendirikan bangunan berupa peraturan bupati dan peraturan daerah. Berikut ulasan singkat mengenai peraturan tersebut:

    1.Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 76 Tahun 2011
    Peraturan ini mengatur tentang persyaratan dan tata cara dalam memperoleh izin mendirikan bangunan. Peraturan ini tediri dari 11 bab dan 21 pasal. Bagian awal peraturan menjelaskan klasifikasi jenis bangunan. Bagian selanjutnya menjelaskan hal-hal terkait tata cara mengurus IMB dan pelaksanaan pembangunan. Pada bagian akhir dijelaskan terkait hal-hal apa saja yang dapat membatalkan pemberian IMB dan sanksi administrasi apabila melanggar.

    2.Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 88 Tahun 2012
    Peraturan ini mengatur tentang persyaratan dan tata cara dalam memperoleh dispensasi mendirikan bangunan. Peraturan ini tediri dari 8 bab dan 12 pasal. Bagian awal peraturan menjelaskan klasifikasi jenis bangunan yang berhak memperoleh dispensasi. Bagian selanjutnya menjelaskan hal-hal terkait tata dispensasi IMB dan pelaksanaan pembangunan. Pada bagian akhir dijelaskan terkait hal-hal apa saja yang dapat membatalkan pemberian dispensasi IMB dan sanksi administrasi apabila melanggar.

    “IMB ini merupakan perijinan terakhir yang wajib dipenuhi oleh pengembang saat menjual produk-produknya. Kalau jumlahnya tidak banyak perizinan IMB butuh waktu paling lama 7 hari kerja. Dengan syarat semua persyaratan dan perijinan lainnya sudah selesai secara benar dan lengkap”, ungkap Saryanto. Lebih lanjut pihaknya menerangkan, bahwa permohonan IMB tersebut dikenakan biaya sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No. 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. Dalam Pasal 1 ayat 12 dicantumkan bahwa Retribusi IMB adalah pungutan daerah atas pemberian jasa atau pemberian IMB dari Pemerintah Daerah kepada orang pribadi dan/atau badan sebagai Wajib Retribusi yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi. Wahyu pras-red

    Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT)
    Kabupaten Kulon Progo

    Jl. KH. Ahmad Dahlan Km.1 Wates, Kulon Progo
    Telp : (0274) 774402
    email : dpmpt@kulonprogokab.go.id

    PARTNER
    Amata Desain    ABOV - Architecture.Branding.Visioning    Archira - Architecture & Interior    Yuliana Pertamanan    Lawangarep Studio    Puri Desain    Holcim Solusi Rumah