Pasang IKLAN BARIS GRATIS! DAFTAR | LOGIN


Peraturan Bupati Sleman Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pengembangan Perumahan

    Peraturan Bupati Sleman Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pengembangan Perumahan
    Bagan Peraturan Bupati Sleman Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pengembangan Perumahan
    Bagan Peraturan Bupati Sleman Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pengembangan Perumahan
    Bagan Peraturan Bupati Sleman Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pengembangan Perumahan

    Melihat perkembangan perumahan di wilayah Kabupaten Sleman dari tahun ke tahun semakin meningkat tajam, diperlukan sebuah kontrol baik dari sisi regulasi terhadap fenomena yang terjadi di tengah masyarakat. Evaluasi, penyesuaian, dan perbaikan sesuai perkembangan jaman adalah sebuah kebutuhan guna mengakomodasi berbagai kepentingan, terlebih menyangkut hajat hidup masyarakat luas.

    Khusus bagi dunia bisnis properti, regulasi-regulasi yang update tentu dibutuhkan, untuk mengantisipasi kelengkapan dokumen yang bermuara pada terbitnya surat-surat legal, baik sertipikat maupun IMB. Berikut kami coba ulas perihal beberapa regulasi dari pasal-pasal di dalam Peraturan Bupati Sleman yang berhubungan langsung dengan para pihak terkait bisnis properti, baik rumah kavling, perumahan, maupun rumah susun komersial atau apartemen.

    • Pengembangan Perumahan adalah kegiatan di bidang pembangunan perumahan dan atau rumah susun. Sedangkan Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.

    • Rumah susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan, yang terbagi dalam bagian-bagian yang di strukturkan secara fungsional dalam arah horisontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk hunian, yang dilengkapi bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama.

    • Rumah susun komersial atau apartemen adalah rumah susun komersial berbentuk bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan, yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horisontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian-bersama, benda-bersama dan tanah-bersama yang diselenggarakan untuk mendapatkan keuntungan.

    • Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah koefisien perbandingan antara luas lantai dasar bangunan atau lantai basement gedung dengan persil/kaveling.

    • Kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

    • Kawasan perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi yang berada di luar kawasan perkotaan.

    Pasal 8 : Setiap pengembangan perumahan di kawasan perkotaan dilaksanakan dengan ketentuan penghitungan kaveling minimal sebagai berikut : (lihat Bagan Pasal 8)

    Pasal 9 : Setiap pengembangan perumahan di kawasan perdesaan dilaksanakan dengan ketentuan penghitungan kaveling minimal sebagai berikut : (lihat Bagan Pasal 9)

    • Pasal 10 : Toleransi perbedaan ukuran luas lahan kaveling pada dokumen perizinan dengan hasil ukur paling banyak 2 m² (dua meter persegi), kecuali mempengaruhi persentase luasan lahan untuk prasarana, sarana dan utilitas umum.

    • Pasal 11 : Pembangunan perumahan swadaya dapat dilakukan oleh perseorangan paling banyak 5 (lima) unit.

    • Pasal 15 :
    (1) Pembangunan rumah susun komersial atau apartemen dapat dilaksanakan oleh badan.
    (2) Pelaku pembangunan rumah susun komersial atau apartemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyediakan rumah susun umum paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari total luas lantai rumah susun komersial atau apartemen yang dibangun.
    (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan di luar lokasi kawasan rumah susun komersial atau apartemen.

    • Pasal 16 : Pengembang perumahan dalam melakukan pembangunan perumahan wajib memenuhi persyaratan yang berlaku sebagai berikut:
    a. Izin Prinsip.
    b. Izin Lokasi.
    c. Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah.
    d. Izin Mendirikan Bangunan.
    e. Sertifikat Laik Fungsi.
    f. Pengesahan pertelaan dan akta pemisahan rumah susun.

    Pasal 17 : Lokasi yang diizinkan untuk pengembangan perumahan harus memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut:
    a. Sesuai dengan rencana tata ruang dan diluar Kecamatan Cangkringan, Kecamatan Turi dan Kecamatan Pakem.
    b. Tidak terletak dikawasan hutan lindung dan situs purbakala.
    c. Memiliki aksesibilitas jalan sebagai berikut:
    1. Paling kurang jalan lokal primer untuk luas perumahan sampai dengan 150.000 m² (seratus lima puluh ribu meter persegi).
    2. Paling kurang jalan kolektor sekunder untuk luas perumahan lebih besar 150.000 m² (seratus lima puluh ribu meter persegi).
    d. Terdapat potensi air bersih dan jaringan listrik.
    e. Luas lahan kurang dari 1 ha (satu hektar) harus menempel dengan permukiman penduduk atau terpisahkan oleh sarana dan atau prasarana lingkungan.
    f. Luas lahan untuk fasilitas umum paling kurang sbb : (lihat bagan 17 f)
    g. Luas lahan untuk ruang terbuka hijau paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari total luas lahan untuk fasilitas umum.

    • Pasal 20 : (1) Setiap pengembang perumahan harus memiliki sertifikat Pengembang Perumahan yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang dan/atau tergabung dalam asosiasi pengembang perumahan yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

    • Pasal 21 : Pemasaran harus menggunakan data sesuai dengan rencana pembangunan dan dilakukan setelah gambar Rencana Tata Bangunan disahkan.

    • Pasal 25 : Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:
    1. Dokumen permohonan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah/Izin Pemanfaatan Ruang untuk perumahan yang sedang dalam proses penyelesaian izin, kebijakan perumahan mendasarkan pada ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
    2. Dokumen permohonan Rencana Tata Bangunan/Izin Mendirikan Bangunan fungsi perumahan yang sedang dalam proses penyelesaian izin, kebijakan perumahan mendasarkan pada ketentuan dalam Izin Peruntukan Penggunaan Tanah/Izin Pemanfaatan Ruang, dan ketentuan bangunan gedung sebelumnya.
    3. Lokasi perumahan yang sudah pecah sertipikat, ketentuan penyelesaian izinnya mendasarkan pada Peraturan Bupati ini dengan ketentuan luasan lahan paling sedikit 60 (enam puluh) m2 per unit.

    Adapun maksud dan tujuan dibuat regulasi tentang Pengembangan Perumahan adalah:
    a. Memberi arah pada pertumbuhan
    wilayah dan persebaran penduduk yang
    rasional.
    b. Memberi arah pertumbuhan bisnis
    perumahan, melestarikan
    kawasan lindung dan konservasi sesuai dengan RTRW;
    c. Menunjang pembangunan di bidang
    ekonomi, sosial, budaya dan
    bidang-bidang lain; dan
    d. Melindungi masyarakat dan konsumen
    perumahan.
    Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sleman Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengembangan Perumahan (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2007 Nomor 4 Seri E) tidak berlaku lagi. Wahyu Pras

    Jaringan Dokumentasi Hukum
    Kabupaten Sleman

    Jl. Parasamya Beran Tridadi Sleman
    Telp (0274) 868 405 Pswt 1136, 1137
    Fax : (0274) 868 945
    Email : hukum@slemankab.go.id
    https : //jdih.slemankab.go.id/

    PARTNER
    Amata Desain    ABOV - Architecture.Branding.Visioning    Archira - Architecture & Interior    Yuliana Pertamanan    Lawangarep Studio    Puri Desain