Pasang IKLAN BARIS GRATIS! DAFTAR | LOGIN


Percepatan Perijinan IMB Kabupaten Bantul

    Percepatan Perijinan IMB kabupaten Bantul
    Ir. Sri Muryuwantini, MM.

    Setelah Moratorium Perumahan di Kabupaten Bantul di 5 Kecamatan berakhir di akhir 2016, membuat Kabupaten di sisi Selatan DIY ini mengalami pertumbuhan signifikan di bidang perijinan, khususnya yang terkait dengan bangun bangunan. Sebagai salah satu dinas yang memegang peran penting regulasi tersebut yakni Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT) berupaya melakukan terobosan dan inovasi pelayanan. DPMPT Kabupaten Bantul terus berupaya menjadi lembaga pelayanan yang kompeten, berintegritas, dan profesional. Seperti diungkapkan oleh Ir. Sri Muryuwantini, MM., selaku Kepala DPMPT Kabupaten Bantul, bahwa secara bertahap DPMPT ingin mewujudkan pelayanan yang optimal dan ideal, sesuai arahan dari Pemerintah Pusat perihal reformasi birokrasi. Salah satu wujudnya yakni pemangkasan birokrasi yang dirasa menghambat investasi dan pelayanan bagi masyarakat dan investor. “Secara bertahap dan kontinu, kami akan terus mencari formula yang ideal dan melakukan berbagai evaluasi. Evaluasi tersebut bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan publik diberikan dengan menilai unsur-unsur seperti penerapan Standar Pelayanan, Sistem Informasi Pelayanan Publik, SDM, Sarana Prasarana, serta inovasi.

    Secara pertumbuhan di lapangan, arah pertumbuhan perumahan dan permukiman di Kabupaten Bantul mengarah ke sisi Barat. Kepastian pembangunan Bandara baru di Kulon Progo ikut mempengaruhi iklim pertumbuhan pembangunan rumah tinggal, baik secara kavlingan maupun skala besar perumahan. Infrastruktur pendukung juga semakin banyak muncul, seperti akan hadirnya Kampus Terpadu UIN, Rumah Sakit, dan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS), serta tumbuhnya obyek wisata baru di Kabupaten Bantul. Beberapa Kecamatan yang mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan antara lain Kecamatan Kasihan, Sedayu, dan Pajangan. Di Kecamatan Kasihan, kelurahan Bangunjiwo menjadi magnet utamanya selain kelurahan Ngestiharjo, Tirtonirmolo, dan Tamantirto. Sedangkan di Kecamatan Sedayu, kelurahan Argomulyo dan Argodadi juga menjadi sasaran pengembangan permukiman baru kemudian di ikuti Kelurahan Argosari dan Argorejo. Untuk area Kecamatan Pajangan, kelurahan Guwosari dan Sendangsari yang makin ramai dijadikan bakal perumahan, lalu diikuti kelurahan Triwidadi.

    Salah satu informasi yang menggembirakan ialah Percepatan pengurusan dan pembuatan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di wilayah Kabupaten Bantul. “Setelah melewati evaluasi, kajian dan pemikiran yang matang, sesuai arahan Bupati Suharsono, kami memangkas alur berkas perijinan IMB, khususnya IMB rumah individu perseorangan serta IMB kolektif dari kawasan perumahan,” lanjut Totok Sudarto, selaku Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan DPMPT Bantul. “Walaupun secara SOP, kami diberikan tenggang waktu 6 hari kerja, namun kami berupaya bisa mempercepat proses pengajuan IMB secara lebih cepat, sehingga masyarakat akan semakin terbantu dengan adanya terobosan kebijakan tersebut. Secara alur, kami mengurangi satu paraf di bidang Pengaduan, Pengawasan, dan Pengendalian (Duwasdal) kami hilangkan. Dan bidang Duwasdal bertugas mengawasi bidang kami. Sehingga secara teknis, akan terasa signifikan di kecepatan prosesnya. Bahkan, kami bisa menerbitkan IMB dalam waktu 2 hari kerja saja. Sebagai contoh, pagi hari berkas kami terima, syarat-syarat teknis terpenuhi, keesokan hari kita survei dan semua hal teknis memenuhi syarat, selanjutnya kami proses dan IMB siap diambil masyarakat,” papar Totok, panggilan akrabnya.

    Bahkan ke depannya, di tahun 2018 ini, DPMPT akan mempunyai program perijinan online, yang diharapkan akan memangkas waktu proses, karena masyarakat tidak harus berkunjung ke kantor. “Masyarakat tinggal input data-data persyaratan administratif maupun persyaratan teknis. Pihak kami, pun bisa memberikan persetujuan ijin secara online, sehingga proses perijinan tidak akan terkendala persetujuan dari beberapa personil staf DPMPT. Misalnya Kepala Seksi, Kepala Bidang, maupun Kepala Dinas yang sedang tidak berada di kantor DPMT karena ada tugas keluar kantor, maupun saat kami bertugas keluar kota,” tegas Sri Muryuwantini.

    DPMPT juga membuat inovasi dalam pelayanan langsung ke masyarakat menuju reformasi birokrasi serta sistem jemput bola. Salah satu inovasinya dengan membuat dan melaksanakan Pelayanan Perizinan Keliling Terbit Satu Hari (Paket Sari). “Kami bekerja sama dengan seluruh Kecamatan di Kabupaten Bantul, untuk bisa mendatangi masyarakat yang ingin mengurus segala bentuk perijinan yang berada di bawah kewenangan kami,” lanjut Sri Muryuwantini saat ditemui di kantornya. Program Paket Sari ini, mulai di jalankan sejak pertengahan, yakni bulan Juli 2017 lalu. Untuk selanjutnya Paket Sari akan dilaksanakan sekali dalam satu bulan di kecamatan yang berbeda dan terus mobile ke seluruh kecamatan yang ada.

    Sebagai informasi, beberapa Jenis Layanan Perizinan di Kabupaten Bantul, yakni berupa :
    1. Izin Dasar (Izin Lokasi, IMB, Duplikat Izin)
    2. Izin Usaha Perikanan
    3. Penjualan Minuman Beralkohol
    4. Tanda Daftar Usaha Pariwisata
    5. Izin Pengelolaan BKLN
    6. Izin Penyelenggaraan Reklame / Media Informasi
    7. Izin Usaha Perdagangan dan Industri
    8. Izin Usaha Angkutan
    9. Izin Sarana Kesehatan
    10. Izin Tenaga Kesehatan
    11. Izin Jasa Konstruksi

    Daftar Izin yang mempunyai Retribusi adalah :
    1. Izin Mendirikan Bangunan (Gedung dan Bukan Gedung)
    2. Izin Trayek
    3. Izin Usaha Perikanan (SIUPKAN)
    4. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
    Selain keempat izin tersebut "TIDAK DIPUNGUT RETRIBUSI"

    Syarat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Gedung :
    1. Fotokopi identitas diri/KTP pemohon.
    2. Surat kuasa dan fotokopi KTP penerima kuasa apabila pengurusan diwakilkan.
    3. Fotokopi Sertifikat Tanah/bukti kepemilikan tanah dengan status tanah pekarangan atau non pertanian.
    4. Surat pernyataan kerelaan, antara pemilik bangunan dengan pemilik tanah, apabila pemilik bangunan bukan pemilik tanah.
    5. Surat pernyataan tidak berkeberatan dari tetangga yang berbatasan langsung.
    6. Surat pernyataan membuat peresapan air hujan yang dapat menampung luapan curah hujan.
    7. Gambar rencana bangunan yang meliputi : situasi, denah, tampak (depan, belakang dan samping), rencana (pondasi, atap, sanitasi), potongan (melintang dan memanjang) dengan skala 1:100 atau 1 : 50.
    8. Apabila bangunan menggunakan konstruksi baja, melampirkan gambar dan perhitungan konstruksi baja.
    9. Apabila bangunan bertingkat dan menggunakan struktur beton, melampirkan gambar dan perhitungan beton.
    10. Apabila bangunan bertingkat lebih dari 2 lantai / ketinggian lebih dari 12 m, melampirkan hasil tes sondir.
    11. Untuk bangunan gedung kepentingan umum dan komersial dengan luasan ruang komersial > 54 m2 dilengkapi dengan Dokumen SPPL/DPL dari Dinas Lingkungan Hidup.
    12. Untuk selain bangunan rumah tinggal tidak bertingkat & bangunan gedung kepentingan umum / komersial dengan luasan ruang komersial > 54 m² dilengkapi :
    Surat keterangan rencana kabupaten.
    Dokumen perencanaan disahkan oleh Dinas Pekerjaan Umum.
    13. Untuk perumahan dilengkapi dengan pengesahan siteplan dari Dinas Pekerjaan Umum.

    Syarat Permohonan Perubahan Fungsi Bangunan :
    1. Fotokopi identitas diri/KTP pemohon.
    2. Gambar denah bangunan lama dan baru.
    3. Surat Pernyataan tidak Keberatan dari tetangga yang berbatasan langsung, dan sertifikat IMB lama.
    4. Surat keterangan Rencana Kabupaten bagi perubahan fungsi bangunan dari tempat tinggal ke tempat usaha dengan luasan ruang usaha di atas 54 m2.
    5. Melampirkan dokumen pengelolaan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    Syarat Permohonan Perubahan Luas dan Bentuk Bangunan :
    1. Fotokopi identitas diri/KTP pemohon.
    2. Gambar rencana penambahan luas bangunan yang meliputi : situasi, denah, tampak (depan, belakang dan samping), rencana (pondasi, atap, sanitasi), potongan (melintang dan memanjang) dengan skala 1 : 200, 1:100 atau 1 : 50.
    3. Apabila bangunan bertingkat melampirkan :
    Pengesahan Dokumen Perencanaan dan perhitungan konstruksi.
    Bila bertingkat 3 atau lebih melampirkan tes sondir.
    4. Surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga yang berbatasan langsung.
    5. Sertifikat IMB lama.
    Permohonan Balik Nama :
    1. Foto copi Identitas Diri/KTP pemohon.
    2. Bukti perubahan kepemilikan bangunan dan atau kepemilikan tanah.
    3. Surat IMB lama (asli). Wahyu pras - red

    Dinas Penanaman Modal
    dan Perijinan Terpadu

    Komplek Perkantoran II Pemkab Bantul,
    Jl. Lingkar Timur Trirenggo Bantul
    Telp (0274) 367867 Fax : (0274) 367866
    Email : perijinan@bantulkab.go.id
    Website : http://perijinan.bantulkab.go.id

    PARTNER
    Amata Desain    ABOV - Architecture.Branding.Visioning    Archira - Architecture & Interior    Yuliana Pertamanan    Lawangarep Studio    Puri Desain    Holcim Solusi Rumah