Pasang IKLAN BARIS GRATIS! DAFTAR | LOGIN


Persetujuan Prinsip Di DPTR, Hulu Dari Proses Perijinan Perumahan Bantul

    Ir. Wiyana, MT dan Agus Muji Hartono, SE

    Seperti pernah diungkapkan Totok Budiharto, Kabid Pendataan & Penetapan DPMPT (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu) Kabupaten Bantul, bahwa Kabupaten Bantul beberapa tahun terakhir ini menjadi arah ekspansi besar-besaran para pelaku bisnis perumahan. “Bantul sudah menjadi daerah alternatif para developer untuk membuka perumahan, apalagi sekarang infrastruktur sudah sangat signifikan. Misalnya JJLS (Jalur Jalan Lintas Selatan) sudah hampir tersambung dengan wilayah Kabupaten Gunung Kidul dan Kulon Progo, kemudian faktor keberadaan beberapa Kampus Ternama, misalnya UMY Terpadu di kecamatan Kasihan, pembangunan kampus Terpadu UIN yang ekspansi ke kecamatan Pajangan dengan rencana membuka lahan 70 hektar, dan yang terbaru sudah dimulainya pembangunan New Yogyakarta International Airport akan memberi efek signifikan untuk membuat ekspansi perumahan ke sisi Selatan kota Jogja menjadi lebih pesat,” terangnya.

    Untuk mengatur perkembangan perumahan di Bantul, Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul mengacu pada Perda Nomor 05 tahun 2011 tentang Bangunan Gedung, dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 36 tahun 2011 tentang Pedoman Pembangunan Perumahan. Pengembang perumahan/permukiman di Kabupaten bantul saat ini tidak dapat dilakukan oleh perorangan, tetapi harus perusahaan yang berbadan hukum dan menjadi anggota Real Estate Indonesia (REI). Ketentuan itu diatur dalam Peraturan Bupati Bantul No 13 tahun 2009 sebagaimana yang diubah dalam Perbup Nomor 55 A Tahun 2009 tentang Pedoman site plan pembangunan perumahan di Kabupaten Bantul, yang mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2009 lalu serta Peraturan Daerah No 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perumahan. Adapun peraturan tersebut dikeluarkan untuk dijadikan landasan mengeluarkan sebuah keputusan sekaligus alat kontrol dan pencegahan terhadap dampak negatif pertumbuhan perumahan/permukiman di Kabupaten Bantul yang cukup pesat.

    Salah satu intansi yang bertugas di hulu perijinan adalah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (DPTR). Lembaga kedinasan ini bertugas memberikan advise planning awal bagi masyarakat, baik pribadi maupun perusahaan yang akan mengetahui status dan kondisi sebuah lahan atau mengetahui status tanah, dan proses tersebut biasa disebut Ijin Prinsip. “Mulai 2 Januari 2017 lalu, proses pengajuan Ijin Prinsip ini yang sebelumnya menjadi tanggung Bapedda, selanjutnya menjadi tugas dan tanggung jawab kami untuk memproses dan menscrenning sebuah kawasan lahan, apakah memenuhi aspek legal untuk sebuah peruntukkan, baik peruntukkan permukiman, industri maupun fungsi sosial lainnya,” papar Ir. Wiyana, MT, selaku Kepala Bidang Pengarahan & Pembinaan DPTR Bantul.

    “Menurut data yang tercatat di DPTR Bantul, di tahun 2017 terdapat 29 permohonan Persetujuan Prinsip, khususnya yang akan diperuntukkan sebagai kawasan perumahan. Sebanyak 22 lahan dengan luasan bervariasi yang rencana akan dijadikan calon lokasi perumahan mendapatkan ijin, dan terdapat sebanyak 7 calon lokasi perumahan tidak diijinkan. Adapun luasan lahan yang diijinkan untuk perumahan adalah seluas 128.865 m² dan luasan tanah yang tidak diijinkan untuk perumahan adalah 91.340 m²,” imbuh Agus Muji Hartono, SE, selaku Kepala Seksi Pengaturan Tata Ruang Wilayah & Tata Ruang Rinci DPTR Bantul.

    “Kami memberikan rekomendasi awal ijin prinsip tersebut berdasarkan beberapa metode. Metode tersebut dengan mengacu dari peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) paling update, dan lebih detailnya kami juga meneliti kembali mengacu Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan (RDTRK). Selanjutnya kami lakukan survey ke lokasi untuk melihat langsung dan mengecek koordinat sebuah lahan, yang akan cocokkan dengan peta RTRW dan RDTRK, “terangnya.

    Untuk mengantisipasi ditolaknya ijin prinsip, DPTR ke depan pemerintah akan mempermudah sistem informasi pertanahan dengan menyajikannya melalui internet. Mayarakat umum maupun pengembang dapat mengecek sendiri melalui internet peta tata ruang apakah berada di zona hijau atau tidak sebelum mengajukan perijinan. Sistem informasi pertanahan yang memanfaatkan informasi dan teknologi tersebut diharapkan menjadi pendorong masyarakat turut berpartisipasi melaporkan ke pemerintah apabila di wilayahnya ditemukan pembangunan perumahan yang melanggar zona hijau. Perlindungan terhadap zona hijau tersebut sebagai upaya pemerintah untuk menyiapkan ketahanan pangan di wilayah ini.

    Ir. Wiyana menambahkan, dengan sistem tersebut masyarakat bisa mengakses informasi mengenai pemanfaatan lahan, peta tata ruang serta Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) melalui internet. Karena selama ini, data dan informasi tanah serta pemanfaatan ruang terpisah-pisah di BPN dan Pemkab Bantul. Alhasil, melalui internet masyarakat hanya bisa mengetahui pemanfaatan ruang tidak sampai pada data tanah, peta detail dan informasi lainnya. “Seandainya ada investor butuh data tanah di suatu wilayah, pemanfaatannya untuk apa serta berapa NJOP-nya tinggal klik saja via internet melalui gadget atau smartphone maupun komputer,” jelasnya.

    Untuk diketahui bersama, sebuah perumahan dapat dikatakan legal apabila perumahan tersebut sudah sampai dengan keluarnya Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) per kavling. Hal ini perlu diketahui oleh setiap konsumen yang ingin membeli rumah. Nah, bagi para pengembang untuk mendapatkan Surat Ijin Mendirikan Bangunan tersebut, haruslah mengajukan permohonan ijin dengan persyaratan administrasi yang harus dipenuhi dan Persyaratan tersebut berjalan secara berurutan. Adapun ketentuan administrasi tersebut meliputi:

    1. Persetujuan prinsip kepada Bupati
    Persetujuan prinsip ini merupakan langkah awal yang harus ditempuh setiap pengembang sebelum melakukan membuka lahan baru. Persetujuan prinsip ini nantinya kan berisi rekomendasi dari Bupati Bantul apakah lokasi yang akan dibuka sebagai perumahan tersebut, secara Rencana Tata Ruang wilayah (RTRW), Kabupaten Bantul boleh digunakan sebagai pemukiman atau tidak. Perlu dicatat oleh para konsumen maupun pengembang bahwa, jika persetujuuan prinsip keluar, bukan berarti jaminan produk tersebut legal, karena masih banyak lagi tahapan yang harus dipenuhi agar benar-benar legal.

    2. Aspek Tata Ruang kepada Kepala DPU
    Setelah mendapatkan Persetujuan Prinsip dari Bupati, pengembang selanjutnya harus mengajukan permohonan aspek kesesuaian tata ruang kepada DPU. ketentuan ini dimaksudkan agar setiap pembangunan perumahan sesuai dengan perencanaan tata ruang wilayah kabupaten Bantul. Sehingga akan terwujud penyelengaraan bangunan perumahan yang tertib, andal, dan serasi dengan arah kebijakan Kabupaten Bantul. Meski dalam Persetujuan Prinsip sudah ada kesesuaian dengan tata ruang, pengembang harus tetap mengajukan rekomendasi aspek-aspek tata ruang kepada DPU. Hal ini untuk menyelaraskan pembangunan perumahan yang sesuai arahan pembangunan Kabupaten Bantul.

    3. Klarifikasi (luas lahan 0,05 Ha s/d 1 Ha) Diajukan kepada Kepala BPN atau mengajukan Ijin Lokasi kepada Kepala Dinas Perijinan (luas lahan >1 Ha (10.000 m²)), kemudian setelah pengembang mendapatkan rekomendasi aspek tata ruang, pengembang harus mengurus perijinan berkaitan dengan proses tanah yang akan digunakan. Untuk luas lahan dengan luasan antara 0,5 Ha sampai dengan 1 Ha, harus mengajukan klarifikasi ke kantor pertanahan, sedangkan untuk lahan di atas 1Ha pengembang harus mengajukan ijin lokasi ke Dinas Perijinan.

    4. Pengesahan Site plan kepada Kepala DPU
    Langkah berikutnya adalah pengajuan site plan. Ijin Site plan adalah rencana tapak suatu lingkungan dengan fungsi tertentu yang memuat rencana tata bangunan, jaringan sarana dan prasarana fisik serta fasilitas lingkungan. Dalam site plan diatur berbagai ketentuan yang harus dilakukan pengembang, agar perumahan tersebut tidak membawa dampak negatif bagi kelestarian lingkungan serta dampak sosial lainnya. Salah satu contoh permasalahan sosial yang sering muncul adalah tidak tersedianya lahan pemakaman. Dalam hal ini pengembang harus membuat surat pernyataan kesediaan menyediakan lahan makam bagi warganya, bisa bekerjasama dengan lingkungan sekitar dengan melakukan perluasan lahan makam. Ketentuan lain yang harus diperhatikan dalam site plan adalah, pengembang harus memperhatikan prosentase penggunaan tanah. Yaitu, luas tanah efektif maksimal 65% dari luas lahan keseluruhan, sedangkan sisanya, 35% digunakan untuk membangun fasilitas sosial dan fasilitas umum.

    5. Dokumen pengelolaan lingkungan kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH)
    Pengembang perumahan juga harus menyusun dokumen UKL/UPL jika lokasinya di perkotaan dengan luas lahan 0,5 ha sampai dengan 5 ha atau luas lantai bangunan kurang dari 10.000 m². Menyusun AMDAL jika lokasi di perkotaan, dengan luas lebih dari 5 ha atau kepadatan penduduknya 350 jiwa/ha atau luas lantai bangunan lebih dari 10.000 m². Sedangkan pembangunan perumahan di luar perkotaan dengan luas lahan 0,5 ha sampai dengan 10 ha atau kepadatan penduduknya 150 jiwa/ha atau luas lantai bangunan kurang dari 10.000 m² wajib menyusun dokumen UKL/UPL. Luas lahan lebih dari 10 ha atau luas lantai bangunan lebih dari 10.000 m² yang lokasinya di luar perkotaan wajib menyusun AMDAL.

    6. Ijin Mendirikan bangunan ( IMB) kepada Kepala Dinas Perijinan
    Setelah melewati persyaratan administrasi di atas, puncak dari sebuah legalitas perumahan adalah keluarnya IMB. Setiap orang atau badan usaha yang mendirikan/renovasi bangunan gedung/bangunan bukan gedung wajib memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). IMB merupakan output akhir dari sebuah legaliatas perumahan, dengan keluarnya IMB itu , berarti perumahan tersebut sudah benar-benar legal, karena syarat-syarat lainnya sudah sesuai ketentuan yang berlaku. Wahyu pras-red

    Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul
    Jalan Kolonel Sugiyono No. 1
    Ringinharjo Bantul Yogyakarta.
    Telp (0274) 367 446
    Email : dptr@bantulkab.go.id
    Https://dptr.bantulkab.go.id

    PARTNER
    Amata Desain    ABOV - Architecture.Branding.Visioning    Archira - Architecture & Interior    Yuliana Pertamanan    Lawangarep Studio    Puri Desain    Holcim Solusi Rumah