Pasang IKLAN BARIS GRATIS! DAFTAR | LOGIN


Pro Aktif yang Inovatif Dari BPN Bantul

    BPN Kabupaten Bantul
    Proses screening di pintu masuk BPN Bantul
    Yohanes Supama, S.H, M.Hum

    Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bantul terus melakukan langkah-langkah inovatif dan strategis dalam rangka mempermudah sekaligus memperjelas pelayanan terhadap masyarakat. Yohanes Supama, S.H, M.Hum, Kepala BPN Bantul yang baru saja menjabat per Maret 2017 ini menjelaskan, bahwa BPN Bantul berupaya semakin mendekatkan diri ke masyarakat. “Kami lakukan beberapa langkah nyata yang inovatif, dalam rangka meningkatkan performa pelayanan kami , sehingga masyarakat akan lebih nyaman dalam mengurus semua keperluan legalitas tentang pertanahan. Kami berharap dengan beberapa program inovatif tersebut, akan terjadi kejelasan kepada masyarakat langsung, sekaligus memangkas birokrasi yang dirasa tidak perlu yang berimbas ke biaya pengurusan yang lebih efisien dan ekonomis. Kami mempunyai layanan yang efektif, mulai dari layanan 7 menit sampai yang membutuhkan waktunya 90 hari,“ terang Supama.

    BPN Bantul juga sudah melakukan MOU dengan beberapa perbankan, yakni Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BTN, Bank BPD DIY, dan Bank Bantul dalam hal penghapusan hak tanggungan (roya). Hal ini mempunyai pengertian bahwa layanan ini bertujuan untuk menyederhanakan mata rantai proses roya hak tanggungan, yang semula diurus oleh pemilik tanah (Kreditur) yang biasanya selama ini melibatkan pihak ketiga. “Dengan inovasi layanan kami ini, proses roya hak tanggungan langsung dilaksanakan oleh perbankan, sehingga si pemilik tanah (kreditur) akan menerima sertipikat dari perbankan yang bersangkutan sudah dalam keadaan “bersih” dari catatan hak tanggungan tanpa harus wira-wiri ke perbankan dan kantor BPN”, terang Supama.

    Tak hanya itu, BPN Bantul juga mempunyai inovasi terbaru lainnya, dalam bidang pelayanan lainnya yaitu :
    1. Layanan One Day Service (ODS), merupakan program pelayanan satu hari selesai yang dilayani pada setiap hari Rabu yang ditujukan bagi Pemohon Langsung atau Tanpa Kuasa.
    Adapun jenis pelayanannya adalah :
    • Peningkatan Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik
    • Pengecekan Sertipikat
    • Roya Hak Tanggungan
    • Peralihan Hak (Jual Beli, Hibah, Warisan, Tukar Menukar)

    2. Layanan 70 – 70, merupakan layanan yang dicanangkan dalam momentum HUT Kemerdekaan RI ke 70, yaitu mulai tahun 2015 untuk reformasi pelayanan di BPN. Layanan ini juga mempunyai ketentuan umum yakni, pemohon tanpa kuasa, waktu pendaftaran mulai jam 08.00 – 11.00 wib, durasi waktu dihitung setelah membayar SPS (Surat Perintah Setor), khusus hari Rabu berlaku pelayanan One Day Service, pejabat yang berkompeten ada di tempat, ketentuan mengenai waktu tidak berlaku jika terjadi permasalahan pada saat proses. Adapun pelayanannya meliputi :
    • Pegecekan Sertipikat, diselesaikan dalam jangka waktu selama 17 menit
    • Roya Hak Tanggungan, diselesaikan dalam jangka waktu selama 7 jam
    • Peningkatan Hak, diselesaikan dalam jangka waktu 17 jam
    • Peralihan Hak karena Jual Beli, diselesaikan dalam jangka waktu selama 70 jam
    • Hak Tanggungan, diselesaikan dalam jangka waktu selama 7 hari kerja
    • Pemisahan/Penggabungan, diselesaikan dalam jangka waktu selama 17 hari kerja
    • Pendaftaran Pertama Kali, diselesaikan dalam jangka waktu selama 90 hari kerja

    3. Layanan Kerjasama (MOU) dengan perbankan terkait dengan proses Proses Roya Hak Tanggunan.

    4. Kepada pemohon yang datang sendiri pada setiap hari pelayanan selalu didahulukan (prioritas) daripada pihak ketiga selaku kuasa

    “Program-program tersebut menjadi fokus kami dalam mewujudkan pelayanan maksimal perihal pertanahan di tahun 2017 ini. Jadi masyarakat bisa lebih pro aktif langsung mengurus sendiri. Contoh riilnya seperti ini, masyarakat yang datang sendiri mengurus surat tanahnya akan discreenning oleh satpam sekaligus customer service kami, apabila identitas surat tanah sesuai E-KTP masyrakat tersebut, maka akan diberikan layanan prioritas di dalam pengurusan surat tanahnya, sehingga masyarakat tersebut akan segera mendapatkan layanan serta mendapakan kejelasan. Bisa dibuktikan juga program One Day Service kami di hari Rabu, atau lebih dikenal “Busari”, Rabu Satu Hari,“ terang Supama memberi contoh.

    Sesuai arahan program nawacita pemerintahan Jokowi bahwa tahun 2025, bahwa semua bidang tanah di seluruh wilayah NKRI semua sudah bersertipikat, maka BPN menggenjot perwujudan program nasional tersebut dengan beberapa program kerja tahunan. Seperti diketahui dalam data, bahwa wilayah Kabupaten Bantul dengan luas wilayah 50.685 hektar, secara wilayah administrasi terdiri dari 17 wilayah kecamatan dan 75 wilayah desa. Jumlah bidang tanah seluruhnya adalah 629.836 bidang, telah terdaftar sebanyak 487.997 bidang (77,48%) sedangkan yang belum terdaftar sebanyak 141.839 bidang (22,52%). Selain program terbaru tersebut sebelumnya, kami BPN Bantul saat ini mempunyai beberapa program, yaitu :
    1. Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PSTL) dengan target 5900 bidang, yang tersebar di 17 desa (sumber dana APBN).
    2. Lintas Sektor dengan target 400 bidang, dengan peruntukkan untuk pertanian sebanyak 200 bidang serta untuk Usaha Kecil Mandiri sebanyak 200 bidang, yang tersebar di 6 desa (sumber dana APBN).
    3. Program Operasi Daerah Agraria (Proda) dengan target 400 bidang yang tersebar di 6 desa (sumber dana APBD).
    4. Pensertipikatan Tanah Sultan Ground (SG) dengan target 300 bidang, yang tersebar di 6 desa (sumber dana dari Dana Keistimewaan).

    Seperti yang dijelaskan Supama, bahwa saat ini BPN Bantul juga menggandeng serta berkoordinasi dengan pihak terkait untuk dilakukan pendampingan, khususnya dalam pelaksanaan pensertipikatan tanah melalui PSTL dan Proda tersebut sebelumnya. “BPN melakukan upaya koordinasi dengan Kejaksaan, Polres, dan Saberpungli supaya diperoleh kesepahaman mengenai proses, tahapan, dan pembiayaan, agar mampu mewujudkan kelancaran pelaksanaan program tersebut di lapangan. Dengan program sertifikasi tanah melalui PSTL, diharapkan mampu membantu pemilik tanah memperoleh kepastian hukum hak atas tanahnya, sekaligus mengetahui perolehan secara ekonomi nilai tanah yang dimilikinya dengan cara yang cepat, sederhana, terbuka serta akuntabel”, paparnya.

    Dalam PSTL dan Proda tersebut, terdapat biaya yang dibebankan dalam anggaran APBN maupun APBD, namun ada juga yang harus ditanggung si pemilik tanah. “Ini yang harus jelas dan transparan, adapun yang dibiayai APBN dan APBD yaitu kegiatan sosialisasi penyuluhan, pengumpulan data, pengukuran bidang tanah, penerbitan sertipikat, pelaporan, dan blangko formulir. Dan yang ditanggung pemilik tanah adalah pengadaan pathok (tanda batas tanah), biaya pemasangannya, pemberkasan berupa meterai, fotokopi dokumen, serta pajak yang mungkin timbul dalam proses warisan dan biaya operasional kelompok masyarakat”, papar Supama.

    Yohanes Supama, S.H, M.Hum juga menegaskan bahwa, terkadang biaya yang ditanggung pemilik tanah inilah yang sering memicu permasalahan karena ketidakpahaman masyarakat, serta pihak ketiga yang diberi kuasa mengurus. “Nah, inovasi tersebut di awal tadi, menjadi semangat kami untuk menunjukkan wujud transparansi dan ketebukaan lembaga BPN untuk terus mewujudkan birokrasi pertanahan yang pro rakyat. Semua transaksi perihal keluarnya biaya juga semakin dipermudah dengan layanan pembayaran langsung online, misalnya pembayaran melalui Kantor Pos maupun fasilitas EDC bank BRI dan BNI yang sudah kami sediakan bagi masyarakat”, pungkasnya.

    ATR/BPN Kantah Bantul
    Jalan Ringroad Manding,
    Desa Trirenggo, Kecamatan Bantul 55714
    Telp : (0274) 367501
    www.kab-bantul.bpn.go.id

    PARTNER
    Amata Desain    ABOV - Architecture.Branding.Visioning    Archira - Architecture & Interior    Yuliana Pertamanan    Lawangarep Studio    Puri Desain    Holcim Solusi Rumah