Pasang IKLAN BARIS GRATIS! DAFTAR | LOGIN


Tentang Garis Sempadan Jalan Terhadap Bangunan di Kabupaten Sleman

    Tentang Garis Sempadan Jalan Terhadap Bangunan di Kabupaten Sleman
    Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman
    Riyanto, ST. M.Si

    Berdasar Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tersebut dalam pelaksanaannya di atur lebih rinci dalam Peraturan Bupati Sleman No. 49 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No. 5 tahun 2011 tentang Bangunan Gedung. Dalam Perbup tersebut dijelaskan pembagian bangunan dibagi menjadi tiga golongan, yaitu bangunan gedung pada umumnya, bangunan gedung untuk kepentingan umum, dan bangunan fungsi khusus. Bangunan gedung pada umumnya adalah bangunan untuk tempat tinggal. Bangunan untuk kepentingan umum adalah bangunan yang berfungsi untuk usaha, Sosial Budaya, Keagamaan, fungsi Ganda/ Campuran. Sedangkan bangunan gedung fungsi khusus adalah bangunan gedung yang fungsinya mempunyai tingkat kerahasiaan tinggi untuk kepentingan nasional atau yang penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat di sekitarnya. Penggolongan bangunan gedung tersebut akan berpengaruh pada perizinan dan biaya retribusi yang harus dikenakan. Secara persyaratan administrasi bangunan gedung harus memiliki surat yang menyatakan status hak tanah atau izin pemanfaatan, status kepemilikan bangunan gedung, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).

    Adapun pengertian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah persetujuan resmi dari Bupati untuk memulai/mengakhiri pekerjaan mendirikan, mengubah atau membongkar bangunan. Supaya IMB bisa terbit, maka salah satu syarat dasarnya ialah masyarakat harus mengetahui jarak bangunan dengan batas sempadan jalan, baik kelas jalan nasional sampai kelas jalan lingkungan dalam perkampungan. Menurut Pemerintah Kabupaten Sleman, berdasarkan Perda Kabupaten No. 2 Tahun 2015 Tentang perubahan atas Perda No. 5 tahun 2011 tentang Bangunan Gedung, bahwa Sempadan adalah jarak bebas bangunan terhadap jalan, sungai, mata air, saluran irigasi, rel kereta api dan jaringan listrik tegangan ekstra tinggi.

    Menurut Riyanto, ST. M.Si selaku Kepala Bidang Ijin Pemanfatan Ruang DPMPPT Sleman, bahwa terdapat banyak hal atau aspek yang mesti kita perhatikan dalam membangun rumah supaya nyaman untuk dihuni. “Aspek tersebut dapat berupa persyaratan teknis serta persyaratan administratif yang sesuai dengan fungsi sebuah rumah sebagai hunian.Kita membangun rumah diatas tanah sendiri bukan berarti kita bebas membangun full diatas tanah tersebut,karena pada daerah tertentu penerapan aturan Garis Sempadan Bangunan diberlakukan,” paparnya. Segala persyaratan tersebut sudah tertuang dalam aturan mengenai tata bangunan serta lingkungan yang telah ditetapkan pemerintah atau pemerintah daerah.

    Di dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 28 tahun 2002 mengenai Bangunan Gedung telah menyebutkan bahwa sebuah bangunan haruslah memiliki berbagai persyaratan jarak bebas bangunan yang di dalamnya meliputi Garis Sempadan Bangunan serta jarak antar bangunan. Selain itu juga dalam membangun sebuah rumah, perlu sudah mendapatkan standarisasi dari pihak pemerintah yang tercantum dalam SNI No. 03-1728-1989. Standar tersebut isinya mengatur setiap orang yang akan mendirikan bangunan haruslah memenuhi berbagai persyaratan lingkungan di sekitar bangunan, di antaranya adalah larangan untuk membangun di luar batas Garis Sempadan Bangunan.

    Dalam penjelasan di Pasal 13 Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Garis Sempadan Bangunan atau GSB tersebut memiliki arti sebuah garis yang membataskan jarak bebas minimum dari sisi terluar sebuah massa bangunan terhadap batas lahan yang dikuasai. Pengertian ini dapat disimpulkan bahwa GSB ialah batas bangunan yang diperbolehkan untuk dibangun rumah atau gedung. “Patokan serta batasan untuk cara mengukur luas GSB (Garis Sempadan Bangunan) ialah AS atau garis tengah jalan, tepi pantai, tepi sungai, rel kereta api, dan juga jaringan tegangan tinggi. Sehingga kalau sebuah rumah kebetulan berada di pinggir sebuah jalan, maka garis sempadannya diukur dari garis tengah jalan tersebut sampai sisi terluar dari bangunan di tanah yang dikuasai si pemilik tanah tersebut,” lanjut Riyanto menjelaskan. Untuk faktor yang menentukan GSB ialah letak atau tempat dari lokasi bangunan tersebut berdiri. Rumah yang letaknya di pinggiran jalan, GSB-nya ditentukan oleh fungsi serta kelas jalan. Untuk lingkungan pemukiman standarnya ialah berkisar antara 3 - 5 meter.

    Untuk Kabupaten Sleman, mempunyai landasan hukum berdasarkan Perda Kabupaten Sleman No. 2 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Perda No.5 Tahun 2011 Tentang Bangunan Gedung, hal-hal yang berkaitan dengan Garis Sempadan Bangunan. Dan berdasarkan Pasal 1 ayat 13, dikatakan persyaratan tata bangunan adalah persyaratan tentang fungsi bangunan, jarak antar bangunan, kepadatan bangunan, ketinggian bangunan, jumlah lantai/lapis bangunan, jarak antar bangunan, panjang blok bangunan maksimal orientasi dan sempadan, jaringan utilitas yang harus disediakan, tampilan bangunan.
    Adapun peraturan Garis Sempadan bangunan terhadap kelas jalan di wilayah kabupaten Sleman ialah :

    1. Jalan daerah tepi lingkungan jalan kabupaten, jarak bangunan dari as jalan 11,5 meter.
    2. Jalan antar lingkungan (A) dan (B), 9 meter dan 8 meter.
    3. Jalan lingkungan I jalan desa, jarak bangunan dari as jalan 6 meter.
    4. Jalan lingkungan II, jarak bangunan dari as jalan 5,5 meter.
    5. Jalan lingkungan III antar rumah, jarak bangunan dari as jalan 5 meter.
    6. Jalan lingkungan IV, jarak bangunan dari as jalan 4,5 meter.
    7. Jalan kampung/pedesaan, jarak bangunan dari as jalan 3,5 meter.

    Garis sempadan pada jalan Nasional dan Provinsi, jarak bangunan dari as jalan 29 meter, meliputi :
    1. Jalan Jogja – Prambanan.
    2. Jalan Jogja – Tempel.
    3. Jalan Jogja – Wates.
    4. Jalan Arteri

    Garis sempadan pada Jalan Nasional (fungsi kolektor primer), jarak bangunan dari as jalan 23 meter, yakni :
    1. Jalan Jogja – Wonosari (wilayah kecamatan Berbah).
    Garis sempadan pada Jalan Provinsi jarak bangunan dari as jalan 17,5 meter, meliputi:
    1. Jalan Jogja – Kaliurang.
    2. Jalan Jogja – Puluwatu.
    3. Jalan Jogja – Nanggulan.
    4. Jalan Tempel – Klangon.
    5. Jalan Tempel – Pakem.
    6. Jalan Pakem- Prambanan.
    7. Jalan Prambanan – Piyungan.

    Garis sempadan pada Jalan Provinsi jarak bangunan dari as jalan 11,5 meter, meliputi:
    1. Jalan Maguwo – Ngemplak.
    2. Jalan Sorogenen – Sidorejo.
    3. Jalan Kalasan – Tegalrejo.
    4. Jalan Sekarsuli – Bedilan.
    5. Jalan Kalasan – Tegalsari.
    6. Jalan Sumber – Bercak.
    7. Jalan Gorongan – Gentan.
    8. Jalan Ngringin – Krapyak.
    9. Jalan Demangan – Condongcatur
    10. Jalan Kolombo – Pantirapih.
    11. Komplek Kolombo.
    12. Jalan Nologaten – Gorongan.
    13. Jalan Ambarukmo – Perumnas.
    14. Jalan Ngentak – Puluhdadi.
    15. Jalan Tambakbayan – Seturan.
    16. Jalan Sanggrahan – Manukan.
    17. Jalan Besi – Jangkang.
    18. Jalan Gamping – Bantulan.
    19. Jalan Seyegan – Godean.
    20. Jalan Komplek Ibukota Sleman.
    21. Jalan Beran – Warak.
    22. Jalan Wadas – Turi.
    23. Jalan Denggung – Kamdanen.
    24. Jalan Mudal – Dayu.
    25. Jalan Bangkrung – Kronggahan.
    26. Jalan Kronggahan – Kenteng.
    Wahyu Pras – red

    Dinas Penanaman Modal
    Dan Pelayanan Perizinan Terpadu
    (DPMPPT)
    Kab. Sleman

    Jalan Magelang, Beran Lor,Tridadi, Sleman
    Yogyakarta 55511
    Telp (0274) 865473, 868405 PST 1175
    Fax (0274) 868945
    www.dpmppt.slemankab.go.id

    PARTNER
    Amata Desain    ABOV - Architecture.Branding.Visioning    Archira - Architecture & Interior    Yuliana Pertamanan    Lawangarep Studio    Puri Desain