Pasang IKLAN BARIS GRATIS! DAFTAR | LOGIN


Teras

Regulasi Bank Indonesia tentang Loan to Value Untuk KPR

Regulasi Bank Indonesia tentang Loan to Value Untuk KPR
Regulasi Bank Indonesia tentang Loan to Value Untuk KPR
Regulasi Bank Indonesia tentang Loan to Value Untuk KPR
[block:views=similarterms-block_1]

Bank Indonesia (BI) menerbitkan Surat Edaran (SE) terkait penyempurnaan ketentuan Loan To Value (LTV) atau Financing To Value (FTV) untuk kredit kepemilikan properti dan kredit konsumsi beragunan properti. Sebagai informasi, dalam Surat Edaran BI No. 15/40/DKMP tertanggal 24 September 2013, BI mengatur besaran kredit pemilikan rumah (KPR) pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Ketentuan ini akan berlaku efektif mulai 30 September 2013 serentak untuk bank konvensional, bank syariah dan unit usaha syariah. Dengan diterbitkannya Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/40/DKMP tanggal 24 September 2013 itu maka BI sekaligus mencabut ketentuan sebelumnya yaitu Surat Edaran No. 14/10/DPNP tanggal 15 Maret 2012 dan Surat Edaran No.14/33/DPbS tanggal 27 November 2012, yang hanya membatasi pemberian maksimal KPR paling tinggi 70 % dari nilai agunan (harga rumah) dengan kriteria tipe bangunan di atas 70 m².

Proses Peningkatan Hak Guna Bangunan (HGB) menjadi Hak Milik (HM), Kabupaten Bantul

Proses Peningkatan Hak Guna Bangunan (HGB) menjadi Hak Milik (HM), Kabupaten Ban
Proses Peningkatan Hak Guna Bangunan (HGB) menjadi Hak Milik (HM), Kabupaten Ban
Proses Peningkatan Hak Guna Bangunan (HGB) menjadi Hak Milik (HM), Kabupaten Ban
Proses Peningkatan Hak Guna Bangunan (HGB) menjadi Hak Milik (HM), Kabupaten Ban
[block:views=similarterms-block_1]

Sertipikat hak Guna Bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan di atas tanah bukan miliknya sendiri. SHGB dapat diberikan atas Tanah Negara, Tanah Hak Pengelolaan (oleh Pemerintah) atau Tanah Hak Milik oleh pemegang Hak Milik. Sertipikat Hak Guna Bangunan mempunyai jangka waktu pemakaian maksimal sampai dengan 30 tahun dan dapat diperpanjang selama 20 tahun. Setelah melewati jangka waktu tersebut pemegang sertipikat harus melakukan perpanjangan atau menaikan hak atas tanah menjadi Hak Milik. Setiap masyarakat yang membeli rumah dari developer hanya akan mendapatkan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB). Mengapa demikian? Karena setiap pengembang yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) hanya boleh memperoleh Hak Guna Bangunan, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Tata Cara Pendirian Ruko/Rukan di Wilayah Sleman

Tata Cara Pendirian Ruko/Rukan
Tata Cara Pendirian Ruko/Rukan
Tata Cara Pendirian Ruko/Rukan
[block:views=similarterms-block_1]

Dewasa ini bertempat tinggal sekaligus membuka usaha di ruko atau rukan menjadi marak dan menjadi pilihan banyak orang karena dianggap lebih praktis dan efisien, diantaranya adalah Anda tidak perlu mengeluarkan ongkos untuk menuju ke tempat usaha Anda serta menghemat waktu dan tenaga yang terbuang selama di jalan. Keuntungan lainnya adalah Anda dapat menangani urusan dagang Anda kapan saja semau Anda. Ruko adalah akronim dari rumah toko sedangkan rukan gabungan kata dari rumah kantor. Ruko dan rukan merupakan bangunan yang memiliki dua fungsi yaitu, sebagai tempat tinggal (rumah) dan tempat dagang/usaha (untuk ruko) serta kantor (untuk rukan).

Peran REI dalam Pembangunan Daerah

REI
[block:views=similarterms-block_1]

Rumah merupakan salah satu dari tiga kebutuhan dasar manusia, yakni, sandang, pangan dan papan atau rumah. Rumah sebagai tempat berteduh, berkumpul bersama keluarga. Seiring pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, maka tak heran jika permintaan rumah juga akan berbanding lurus.Hampir di semua segmentasi masyarakat mengalami kenaikan permintaan rumah, sebagai tempat tinggal. Dari segmentasi pasar kelas menengah – bawah hingga menengah – atas. Pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam usaha pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat. Dalam perkembangannya pemerintah bersama pengusaha-pengusaha perumahan yang tergabung dalam persatuan Real Estate Indonesia (REI) bersama masyarakat umum telah berusaha memenuhi kebutuhan tersebut. “ REI dalam skala nasional, per tahunnya telah berhasil membangunan atau menyediakan rumah rata-rata di atas 100.000 unit rumah sederhana tapak”, tutur Remigius Edi Waluyo, Ketua DPD REI Yogyakarta.

Izin Peruntukan Penggunaan Tanah ( Perda Sleman No.19 Tahun 2001 )

IPPT Perda Sleman
IPPT Perda Sleman
[block:views=similarterms-block_1]

Setiap tahunnya kebutuhan manusia akan tempat tinggal terus meningkat. Hal ini menuntut penyediaan tanah sebagai lahan untuk membangun yang cukup luas. Di Kabupaten Sleman sebagai daerah yang banyak diincar para pencari rumah, karena kondisinya alamnya yang masih bersih, tiap tahunnya menunjukkan permintaan yang terus meningkat.

Mengenal Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Untuk Bangun-Bangunan

Sertifikat Laik Fungsi (SLF)
Sertifikat Laik Fungsi (SLF)
Sertifikat Laik Fungsi (SLF)
[block:views=similarterms-block_1]

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan bangunan gedung yang tertib, baik secara administrasi maupun secara teknis, setiap daerah kini mengharuskan adanya surat Sertifikat Laik Fungsi (SLF) untuk setiap pembangunan bangunan gedung. Dasar Hukumnya merupakan kelanjutan dari UU No. 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, PP No. 36 tahun 2005, serta Peraturan Menteri PU No : 25/PRT/M/2007 tentang Pedoman Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung.

Juklak Sleman Perda No.5 Th 2011 - Bangunan Gedung

Perda Sleman No 5 tahun 2011
[block:views=similarterms-block_1]

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No. 5 tahun 2011 tentang bangunan gedung diharapkan pembangunan gedung sesuai dengan yang arahan pemerintahan setempat. Dalam peraturan daerah ini mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan pembangunan gedung dan prasarana bangunan gedung. Diantaranya adalah pengertian-pengertian bangunan gedung dalam pasal 1 ayat 5, bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah, dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus. Pasal 1 ayat 6 menyebutkan, perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan. Maka setiap perumahan hendaknya mematuhi peraturan terbaru berkaitan dengan bangunan gedung ini.

Proses serta Persyaratan Akta Jual Beli & Waris Tanah

info BPN Sleman
[block:views=similarterms-block_1]

Peralihan atau pemindahan hak adalah suatu perbuatan hukum yang bertujuan memindahkan hak dari suatu pihak ke pihak lain. Ada dua hal penting yang perlu diperhatikan dalam jual beli tanah, yaitu mengenai subjek dan objek jual beli tanah. Mengenai subjek jual beli tanah adalah para pihak yang bertindak sebagai penjual dan pembeli. Yang perlu diperhatikan dalam hal ini adalah calon penjual harus berhak menjual yaitu pemegang sah dari hak atas tanah tersebut, baik itu milik perorangan atau keluarga. Sedangkan mengenai objek jual beli tanah adalah hak atas tanah yang akan dijual.

PARTNER
Amata Desain    ABOV - Architecture.Branding.Visioning    Archira - Architecture & Interior    Yuliana Pertamanan    Lawangarep Studio    Puri Desain